• Senin, 22 Desember 2025

Kecurangan Hasil Pemilu di Kota Jayapura, Frans Pekey: Bermasalah di Pleno PPD, Kita Sesalkan

Photo Author
- Kamis, 11 April 2024 | 13:14 WIB
Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, bicara soal kecurangan hasil Pemilu di Kota Jayapura. (CEPOSONLINE.COM/Hans Palen)
Pj Wali Kota Jayapura, Frans Pekey, bicara soal kecurangan hasil Pemilu di Kota Jayapura. (CEPOSONLINE.COM/Hans Palen)

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Berbagai kecurangan yang terjadi pada hasil Pemilu 2024 lalu di Kota Jayapura kini kembali mendapatkan perhatian khusus dari Penjabat Wali Kota Jayapura, Frans Pekey.

Hal ini dilakukan agar peristiwa kecurangan serupa tidak terulang lagi pada pelaksanaan Pilkada di Kota Jayapura nanti.

Menurut Frans Pekey, sebelum pelaksaaan Pemilu, sudah beberapa kali pihaknya bersama Forkopimda bertemu dan berdiskusi dengan penyelenggara untuk sukseskan Pemilu di Kota Jayapura.

"Kita punya pengalaman di Pemilu sebelumnya di tahun 2019 adanya penundaan pencoblosan di hari H,"ucap Frans Pekey.

Baca Juga: Soal Maju di Pilkada Papua, Kapolda Mathius Fakhiri: Alhamdulillah

Sementara itu kasus di Pemilu 2024 ini beda, pencoblosannya berjalan aman, justru masalahnya saat proses perhitungan pleno di Distrik atau PPD, kemudian berimbas keterlambatan pleno ditingkat di KPU.

"Ini yang jadi masalahnya, sehingga kami Forkopimda merasa kecewa dengan proses dan kejadian yang terulang lagi,"ujarnya.

Kata Frans Pekey, bukan hanya pihaknya yang kecewa, tetapi banyak pihak baik itu masyarakat, akar rumput ataupun pendukung.

Apalagi para calon sendiri lebih kecewa lagi dan juga Partai Politik.

"Bagaimana kejadiannya, siapa-siapa yang melakukannya, kenapa itu terjadi, saya pikir semua orang sudah tau bahwa kesalahan ini ada di PPD, kemudian berimbas di Pleno KPU yang terhambat,"terangnya.

Baca Juga: BULAN INI Frans Pekey Lantik Pimpinan OPD Baru di Pemkot Jayapura: Mendagri Sudah Setuju

Frans Pekey tentu sesalkan soal keterlambatan pleno dan kecurangan yang terjadi.

Pasalnya Kota Jayapura yang secara fasilitas lengkap, ruang lingkup kerjanya kecil bisa dijangkaui dengan mudah, tetapi paling terlambat lakukan pleno dari semua daerah lain bahkan sampai mau didiskualifikasi.

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Akademisi Beberkan Peluang Putusan MK

Selasa, 16 September 2025 | 09:55 WIB

Para Tokoh Tiba-tiba Berkumpul Minta MK Lebih Peka

Kamis, 4 September 2025 | 09:10 WIB

PSU Papua Berlanjut ke MK

Jumat, 22 Agustus 2025 | 14:15 WIB

Dua Kubu Gelar Aksi Protes di Depan KPU Papua

Selasa, 19 Agustus 2025 | 12:38 WIB
X