Namun, diketahui bahwa saat ini tak ada seorang anggota DPRK Jayawijaya berada di tempat.
Mereka sedang mengikuti masa orientasi atau pelatihan di Jayapura usai dilantik pada Januari 2025 lalu.
Tak ayal, massa mengalihkan lokasi demonya di depan kantor Bupati Jayawijaya.
Aksi tersebut berjalan dengan dikawal aparat kepolisian.
Sementara kantor Bupati Jayawijaya ditutup oleh personel Brimob yang melakukan pengamanan di kantor tersebut.
Massa Diterima Pj Gubernur Papua Pegunungan
Merespons itu, Pj. Gubernur Papua Pegunungan Velix Wanggai mengajak para siswa yang melakukan aksi demo untuk tidak menghalangi jalan umum yang digunakan masyaraka.
Massa diarahkan untuk menyampaikan aspirasinya di kantor Gubernur Papua Pegunungan.
"Aspirasi yang akan disampaikan dan akan diterima di kantor Gubernur Papua Pegunungan, untuk adik -adik semua kita menuju ke kantor gubernur bersama -sama," kata Velix Wanggai di ruas Jalan Yos Sudarso Wamena.
Sebelum melakukan perjalanan ke Kantor Gubernur Papua Pegunungan yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat semula, para siswa diminta untuk menjaga keamanan dan ketertiban saat melakukan longmarch serta berada di kantor tersebut, sehingga apa yang disampaikan juga bisa berjalan dengan baik.
"Saya mengajak seluruh adik -adik untuk menjaga keamanan dan ketertiban bersama untuk Kabupaten Jayawijaya yang kita cintai bersama, Pemerintah juga akan tetap menyambungkan aspirasi ini kepada pemerintah pusat," beber Wanggai
Velix mengaku kedatangannya ini agar anak -anak bisa berjalan dengan tertib bersamanya menuju ke kantor Gubernur Papua Pegunungan, karena semua ini anak -anak adat maka harus menghargai semua suara yang masuk untuk kebaikan daerah ini.
"Kita punya honai besar Papua Pegunungan ini yang menjadi sarana atau tempat untuk kita bermusyawarah, berpendapat dan menyampaikan aspirasi bersama serta mengambil satu keputusan bersama," jelasnya
Ia juga menyebutkan jika aksi penolakan MBG ini menjadi salah satu perhatian dari Provinsi Papua Pegunungan, dimana yang pertama kalinya dilakukan di Yahukimo dan saat ini di Wamena, tentunya ini menjadi masukan untuk Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan kepada pemerintah pusat terkait dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
"Pemerintah ingin semua bisa berjalan dengan baik, sehingga hal -hal yang tak diinginkan dalam pelaksanaan MBG ini juga bisa disampaikan agar menjadi satu acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan," tutup Pj Gubernur Papua Pegunungan. (*)
