CEPOSONLINE.COM,WAMENA- DPR Papua Pegunungan mempertanyakan kebijakan pemerintah pusat yang memotong dana Otsus Papua, serta memberikan tambahan dana Otsus ke Provinsi Aceh untuk tahun 2026 sebesar Rp 8 Triliun, dinilai kurang rasional.
Ketua DPRP Papua Pegunungan Yos Elopere menegaskan terkait dengan kondisi Papua Pegunungan akses jangkauan ke 8 kabupaten ke distrik ini terlalu besar, sehingga pernah disampaikan kepada mentri dalam negeri agar efisiensi untuk Papua Pegunungan atau seluruh Papua tak dilakukan dulu.
"Karena efisiensi ini, dana otsus Papua juga di potong, kalau anggaran lain silahkan dipotong, tapi kalau otsus ini jangan, mengingat akses di Papua Pegunungan ini semua menggunakan penerbangan. contoh di Kabupaten Yahukimo jika mau ke distrik semua harus pakai pesawat,"ungkapnya di Wamena, Senin (24/11/2025).
DPR Papua Pegunungan juga mempertanyakan kepada pemerintah pusat, mengapa provinsi Aceh bisa mendapatkan tambahan anggaran Rp 8 Triliun dan di Papua tak bisa dapat, padahal sama -sama memiliki status sebagai daerah otonomi khusus.
"Kami sangat kesal, karena kami dipaksakan harus ada pemekaran provinsi, kemudian pusat tak memberikan anggaran seluas -luasnya, ini pertimbangan atau aspirasi kami Papua Pegunungan kepada Presiden RI,"kata Yos Elopere.
Papua Pegunungan juga bagian dari NKRI, sehingga pemerintah pusat juga perlu membantu dalam situasi pembangunan dan anggaran, agar situasi Papua saat ini bisa diamankan dengan peluang -peluang membuka lapangan pekerjaan, seperti perekutan CASN dan lain -lain.
"Pemotongan dana Otsus Papua ini akan sangat berdampak tidak hanya di Provinsi tapi juga ke 8 kabupaten, biaya sembako, transportasi sudah mahal, tapi anggaran masih dipotong, sebenarnya Papua Pegunungan tak baik -baik saja, namun dipaksakan harus baik-baik saja," tegas Ketua DPR Papua Pegunungan.(*)
