Di antara 4 korban itu, salah satu diantaranya merupakan seorang ibu dan satu orang lainnya adalah balita.
Berkaitan dengan hal ini, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika tengah berkolaborasi untuk pengelolaan ibu dan anak di daerah pendulang dengan melakukan sosialisasi.
Pada Kamis, 26 September 2024 lalu bertempat di Hotel Horison Ultima, PTFI dan Pemerintah Kabupaten Mimika dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membahas hal tersebut bersama dengan instansi terkait hingga elemen masyarakat.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, Yan Slamet Purba mengatakan, upaya peningkatan kesejahteraan ibu dan anak merupakan salah satu program dan kegiatan yang senantiasa dilakukan setiap tahun.
Perempuan dan anak merupakan kelompok yang rentan terhadap kekerasan baik kekerasan dalam rumah tangga, lingkungan maupun dari alam itu sendiri.
Oleh karena itu, perempuan dan anak lebih ekstra dalam membutuhkan perhatian dibandingkan kelompok yang lain.
“Namun, pada kenyataannya ibu dan anak masih berada di area yang berbahaya yang tidak memperhatikan keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikannya yakni di area pendulangan PTFI,” ujar Yan.
Yan mengatakan, dalam sosialisasi tersebut juga telah dibuat suatu kesepakatan bersama PTFI untuk memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan yang layak dan kesehatan.
"Kesepakatan tadi berupa rencana jangka pendek, menengah, panjang, kita berharap bukan hanya PTFI yang berperan, tapi semua pihak. Karena ini tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri," ungkapnya.
Adapu kesepakatan yang menjadi rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang didapatkan dari sosialisasi tersebut adalah Pemerintah Daerah dan PTFI serta pemangku jabatan lainnya bersama-sama memberikan pelatihan kerja dan wirausaha bagi perempuan atau ibu di kabupaten Mimika.
Pihak paguyuban, kerukunan aktif dalam mensosialisasikan tentangbahaya dampak mendulang bagi ibu dan anak. Dinas Sosial dan P3AP2KB melakukan pendataan ibu dan anak di area pendulangan sebagai sumber data setiap bulan.
Adapun indikator yang menjadi keberhasilan kesepakatan ini adalah jumlah ibu dan anak di area pendulang berkurang 30 persen, jumlah pengumpulan data dilakukan setiap triwulan. Tidak ada insiden bagi ibu dan anak di area pendulang serta beberapa poin lainnya.
Penjabat Bupati Mimika, Valentinus Sudarjanto Sumito juga menyebutkan, salahsatu kendala paling umum di Papua adalah kebiasaan mendulang emas.
Ia mengatakan, memang sangat sulit untuk menata kelola karena kondisi masyarakat saat ini menggantungkan hidupnya dengan kondisi tersebut.
Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait hal ini.
