• Senin, 22 Desember 2025

Waropen Gelap Gulita, PLN: BBM Terlambat Masuk

Photo Author
- Jumat, 10 Oktober 2025 | 12:24 WIB
Silvester Vani Tambingon, Asmen Transaksi Energi PLN UP3 Biak (CENDERAWASIH POS/ISMAIL)
Silvester Vani Tambingon, Asmen Transaksi Energi PLN UP3 Biak (CENDERAWASIH POS/ISMAIL)

CEPOSONLINE.COM, WAROPEN Seringnya terjadi pemadaman listrik di Kabupaten Waropen dalam beberapa waktu terakhir disebabkan oleh sejumlah faktor teknis dan logistik yang saling berkaitan. 

Hal ini dijelaskan oleh Silvester Vani Tambingon, Asisten Manager Transaksi Energi UP3 PLN Biak, yang menegaskan bahwa pihak PLN terus berupaya menstabilkan pasokan listrik di daerah tersebut meski menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Menurut Silvester, keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) menjadi salah satu penyebab utama terganggunya operasional mesin pembangkit listrik. 

“BBM yang datang kadang terlambat karena faktor cuaca. Untuk transportasi BBM juga masih terbatas, selama ini baru satu kapal yang melayani pengiriman solar dari Serui ke Waropen. Idealnya harus dua kapal agar distribusi lebih lancar,” jelasnya.

Selain itu, ia menambahkan bahwa beban penggunaan listrik masyarakat terus meningkat, sementara daya pembangkit yang tersedia masih minim. 

“Kita memang harus menahan penambahan daya karena kalau dipaksakan bisa overload dan mengakibatkan kerusakan mesin.”

“PLN tidak bermaksud melarang penambahan daya yang diinginkan masyarakat, tapi kondisi pasokan saat ini memang belum mencukupi,” ujarnya.

Di Waropen sendiri terdapat empat unit mesin pembangkit yang saat ini masih aktif beroperasi. 

Namun untuk memenuhi kebutuhan daya secara optimal, PLN tengah menunggu kedatangan mesin baru dari luar Papua yang dijadwalkan tiba pada bulan Oktober. 

Mesin tersebut merupakan mesin sewa dalam kontainer yang akan dirakit dan dioperasikan dalam waktu sekitar satu bulan setelah tiba.

Terkait Serah Terima Operasi (STO) antara Pemerintah Daerah Waropen dan PLN, Silvester menjelaskan bahwa prosesnya masih menunggu tindak lanjut dari manajemen PLN wilayah Jayapura. 

“Walaupun mesin itu disewa dari pihak swasta, pengelolaannya tetap oleh PLN. Asetnya juga akan di-STO, jadi tanggung jawab penuh ada di PLN.”

“Jika belum STO, maka biaya perawatan dan perbaikan masih menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman (MoU) STO direncanakan akan dilaksanakan di Jayapura dalam bulan Oktober ini. 

Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

X