CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – DPRK Waropen melanjutkan rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, Jumat, 26 September 2025, di Kota Jayapura, Papua.
Dalam lanjutan rapat APBD-P tersebut, Fraksi Partai Golkar DPRK Waropen berpandangan kritis terkait sejumlah pos anggaran.
Menanggapi hal itu, Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, memberikan penjelasan rinci, mulai dari perubahan pendapatan asli daerah (PAD) hingga alokasi anggaran untuk kegiatan fisik dan pegawai.
Bupati yang akrab disapa FX Mote itu memaparkan, terjadi peningkatan signifikan dari Rp4,2 miliar menjadi sekitar Rp 12,05 miliar pada pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD-P.
Penambahan ini bersumber dari pos lain-lain pendapatan yang sah dan retribusi.
Sementara itu, terkait belanja pegawai yang menurun dari Rp258 miliar menjadi Rp249 miliar, bupati menjelaskan bahwa penurunan tersebut justru disebabkan oleh efisiensi.
"Penambahan anggaran untuk CPNS dan PPPK baru sudah kami akomodir.”
“Pengurangan belanja pegawai terjadi karena adanya pengurangan item belanja gaji yang sebelumnya dianggarkan lebih, yaitu untuk 15 bulan," jelas Bupati FX Mote.
Terkait dengan belanja modal, bupati juga memberikan klarifikasi.
Belanja modal mengalami peningkatan sebesar Rp 5,8 miliar, yang sebagian besar berasal dari Dana Otonomi Khusus untuk Dinas Perikanan.
Dana ini sebelumnya belum terinput dalam APBD induk 2025.
Terhadap saran fraksi agar kegiatan fisik yang belum dikerjakan dan kegiatan fisik baru ditiadakan karena efisiensi waktu, bupati menegaskan bahwa belanja fisik yang sudah direncanakan akan tetap berjalan sesuai ketentuan.
Namun, ia juga menyatakan akan menjadikan masukan dewan ini sebagai perhatian serius.
Dalam sesi tanggapan tersebut, bupati juga menjelaskan beberapa hal krusial lain yang dipertanyakan oleh Fraksi Golkar.
