CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, secara resmi melepas logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi.
Adapun pelepasan logistik PSU Pilgub Papua ini dilakukan di Gudang Logistik KPU Papua, di Entrop Kota Jayapura, pada Senin, 4 Agustus 2025.
Wamendagri Ribka Haluk didampingi Anggota KPU RI, Iffa Rosita, dan Forkopimda Papua dan Kota Jayapura, di antaranya Pj Gubernur Papua, Agus Fatoni, Ketua MRP, Nerlince Wamuar, serta Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo.
Wamendagri menegaskan bahwa pelaksanaan PSU ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang harus dijalankan dengan penuh integritas, tanggung jawab, dan komitmen bersama.
“Putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan pelaksanaan PSU adalah amanah konstitusi yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan komitmen bersama demi menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ujar Ribka Haluk.
Ia menambahkan bahwa pelaksanaan PSU di Papua, khususnya di Kota Jayapura, memiliki arti strategis sebagai barometer demokrasi di wilayah timur Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan PSU di Papua akan menjadi simbol kematangan dan kedewasaan berdemokrasi di Tanah Papua.
“Mari kita jaga proses ini dengan sebaik-baiknya.”
“Dengan semangat gotong royong, koordinasi lintas sektor, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, kita dapat menjadikan PSU ini bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi,” tegasnya.
Wamendagri juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan PSU, mulai dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga masyarakat.
“Kami percaya bahwa semangat kolaborasi ini akan menjadi kunci keberhasilan, bukan hanya untuk memastikan logistik tiba di tempat tujuan dengan aman, tetapi juga dalam mewujudkan PSU yang damai, jujur, dan demokratis,” kata Ribka
Secara khusus, ia juga memberikan pesan moral kepada KPU dan Bawaslu agar melaksanakan tugas dengan integritas tinggi, profesionalisme, dan keberanian moral.
Ia mengingatkan agar tidak ada ruang untuk kesalahan, pelanggaran, manipulasi, atau intimidasi dalam pelaksanaan PSU.
Kepada TNI dan Polri, Wamendagri mengucapkan terima kasih atas dedikasi dalam menjaga keamanan selama proses PSU berlangsung.
Ia juga menekankan pentingnya netralitas ASN, yang menurutnya merupakan fondasi utama kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemilu.
