CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA- Calon Legislatif (Celeg) terpilih pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2024 lalu kini terancam tidak bisa ikut dilantik.
Komisioner KPU Provinsi Papua, Yohanes Fajar Irianto mengatakan, setelah terpilih pada Pileg lalu maka ada kewajiban yang harus dipenuhi para Celeg terpilih secara administrasi.
"Jadi, ada proses administrasi yang harus dipenuhi para Celeg terpilih sebelum mereka kita usulkan untuk dilantik,"ucap Fajar Irianto.
Baca Juga: Pemprov Papsel Agendakan Pelantikan 4 November, DPR Terpilih Sudah Harus Masukan Dokumen Ini
Fajar mengaku, administrasi yang harus dipenuhi para Caleg terpilih tersebut yakni penyerahan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Untuk itu ia meminta kepada semua Caleg terpilih di DPR Papua untuk segera menyerahkan LHKPN ke KPK RI.
Bukan hanya Caleg di DPR Papua, tetapi ini semua berlaku bagi Caleg di DPR Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.
"Jadi kami KPU Papua mengingatkan hal ini untuk meningkatkan konsekuensi tak dilantik bagi caleg terpilih yang tidak melaporkan LHKPN,"tegas Fajar.
Baca Juga: KPU Papua Umumkan Calon Terpilih Anggota DPR Papua, Ini Daftar Namanya
Kata Fajar, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 PKPU Nomor 6 Tahun 2024. Di mana, setiap caleg terpilih, DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota wajib melaporkan LHKPN.
Kemudian, pada ayat 2, tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada KPU RI, KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.
Baca Juga: 21 Oktober 2024 Anggota Terpilih DPRD Merauke Dilantik
Sehingga apabila dalam hal calon terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.
"Untuk di DPR Papua, baru berapa orang Caleg terpilih yang sudah laporkan LHKPN kepada KPK, sebagiannya belum,"terangnya.