CEPOSONLINE.COM, WAMENA-Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan melalui Inspektorat Provinsi Papua melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) Inspektorat se-Provinsi Papua Pegunungan di Wamena (23-24 /11/23)
Rakorwasda mengundang seluruh kepala OPD Provinsi, Forkopimda, Bupati, Sekretaris Daerah dan inspektur kabupaten di seluruh cakupan provinsi Papua Pegunungan
Rakorwasda menghadirkan pemateri dari Irjen Kemendagri, KPK, BPKP, Kejaksaan Tinggi, dan Polda Papua.
Rakorwasda mengambil Tema : peranan APIP dalam mengawal akselerasi pembangunan di Provinsi Papua Pegunungan.
Acara di buka oleh Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan DR. Sumule Tumbo, SE, M.Si via zoom dilanjutkan dengan pemukulan tifa oleh Irjen Kemendagri, Plh. Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Bupati Jayawijaya, inspektur Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
Adapun materi dibawakan antara lain dari Irjen kemendagri ; kebijakan pengawasan Tahun 2024. Inspektur Provinsi Papua : strategi pengawasan oleh APIP Provinsi. Kejati ; kerjasama antara APH dengan APIP. KPK- RI ; monitoring center of prevention (MCP) dan survey penilaian integritas (SPI). BPKP ; peran APIP daerah mengawal akselerasi pembangunan di papua pegunungan.Dan dari Polri; stategi pemberantasan Korupsi
Irjen Kemendagri diwakili Inspektur III, DR. Elvin Elias, M.Si, CRGP, CGCAE, CFRA dalam sambutannya mengingatkan bahwa inspektorat daerah adalah tangan kanan Pemerintah Daerah sehingga diminta untuk selalu fokus terhadap tugas yg diamanatkan
“Tetap fokus terhadap 4 hal yakni pengawasan terkait penerimaan daerah, pengelolaan aset dan belanja, penyelenggaraan pemilu dan tugas pemerintah lainnya seperti inflasi, stunting dan kemiskinan ekstrim” ungkapnya.
Inspektur III Irjen kemendagri menyatakan siap mendukung upaya Inspektorat Daerah dalam melaksanakan kebijakan pengawasan.
Sementara itu Ketua Satgas wilayah V KPK-RI, Nurul Ichsan Al Huda menyatakan sebagai daerah otonom baru, nilai monitoring center of prevention (MCP) Provinsi Papua pegunungan memang masih rendah, namun sangat bisa untuk ditingkatkan.
Ichsan menekankan Pemkab di Provinsi Papua Pegunungan dalam Rakorwasda ini membawa dan melengkapi dokumen terkait peningkatan MCP
“kami menghargai upaya Pemprov Papua Pegunungan dalam hal ini untuk meningkatkan nilai MCP, namun kami berharap pertemuan ini dapat dimanfaatkan secara teknis agar nilai MCP dapat naik”, ujarnya.
Menurutnya, Dengan kenaikan nilai MCP tata kelola pemerintah provinsi papua dapat dinilai berjalan lebih baik dengan sendirinya.
Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan perwakilan Provinsi Papua, Zainuri, AK,CA, CF.A mengapresiasi Rakorwasda yang diselenggarakan, hal ini menurutnya adalah kesungguhan dari Provinsi Papua dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan
