CEPOSONLINE.COM, WAROPEN – Di tengah pelaksanaan Sosialisasi Penguatan HAM oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI, Rabu (26/11) Bupati Waropen, Fransiscus Xavierus Mote, mengungkapkan sejarah emosional di balik penamaan sekolah yang kini menyandang namanya, SMA YPK Fransiscus Xaverius Mote.
Sekolah ini didirikan sembilan tahun silam, tepatnya pada Januari 2016, atas inisiatif Fransiscus Xaverius Mote saat menjabat sebagai Penjabat (Pj) Bupati Waropen, meski masa tugasnya kala itu hanya berlangsung kurang dari tiga bulan.
Ini adalah SMA YPK pertama yang hadir di Waropen.
Bupati Mote membeberkan bahwa nama awal yang diusulkan kepada Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Tanah Papua adalah SMA YPK Effata, yang memiliki makna 'terbuka bagi siapa saja'.
Pendirian sekolah ini didasari oleh keyakinan Bupati Mote bahwa harus ada sekolah yayasan di bawah naungan YPK, yang menurutnya adalah 'anak sulung dari GKI' di Tanah Waropen. Idenya disambut baik oleh GKI.
Sebagai Pj Bupati saat itu, Fransiscus Xaverius Mote berkontribusi besar dalam pembangunan awal sekolah, termasuk pembayaran tanah dan bangunan pertama senilai kurang lebih 5 miliar rupiah. Bantuan ini disebut sebagai kontribusi yang sangat besar dalam sejarah pendidikan YPK di Tanah Papua pada masa itu.
Atas kontribusi historis tersebut, Sinode GKI melalui BP AM Sinode GKI di Tanah Papua memberikan bentuk penghormatan dengan mengabadikan nama beliau menjadi SMA YPK Fransiscus Xaverius Mote.
Bupati Mote menyampaikan rasa terharunya, mengingat ia secara pribadi beragama Katolik, namun namanya diabadikan sebagai nama sekolah di bawah naungan unsur Kristen, GKI di Tanah Papua. Hingga saat ini, sekolah tersebut telah menghasilkan sembilan kali angkatan penamatan.
Dalam kesempatan yang sama, Novie Soegiharti, Perwakilan dari Kementerian HAM RI yang membuka kegiatan sosialisasi di sekolah tersebut, menyampaikan apresiasi tinggi.
"Kami sangat mengapresiasi upaya Bupati F.X. Mote dalam memberikan hak asasi manusia terhadap dunia pendidikan di Waropen," ujar Novie Soegiharti.
Menurutnya, hak asasi manusia untuk mendapatkan pendidikan yang layak juga merupakan sebuah hak fundamental yang tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana pendidikan yang memadai.
Ke depannya, Bupati Mote berharap sekolah ini dapat terus dikembangkan menjadi Sekolah Garuda atau sekolah rakyat berpola asrama, sejalan dengan program yang diusung oleh Presiden RI Prabowo Subianto, dan terus bersaing menciptakan generasi YPK yang handal di bidangnya masing-masing. (*)
