• Senin, 22 Desember 2025

Bupati Waropen Bertemu Menteri HAM: Adat Jadi Fondasi Pembangunan

Photo Author
- Jumat, 10 Oktober 2025 | 16:24 WIB
Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai bersama Bupati Waropen, FX Mote, dan juga Tokoh Masyarkat Adat Waropen dan Panitia Mubes Masyarakat Adat Waropen, di Kantor Kementrian Hukum dan HAM.
Menteri Hukum dan HAM Natalius Pigai bersama Bupati Waropen, FX Mote, dan juga Tokoh Masyarkat Adat Waropen dan Panitia Mubes Masyarakat Adat Waropen, di Kantor Kementrian Hukum dan HAM.

CEPOSONLINE.COM, JAKARTA — Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai memberi apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kabupaten Waropen dan masyarakat adat di “Negeri Seribu Bakau” atas penyelenggaraan Musyawarah Besar (Mubes) Adat Waropen yang dijadwalkan pada Oktober 2025.

Dukungan itu disampaikan Pigai saat menerima Bupati Waropen, Fransiscus Xaverius Mote, bersama panitia dan perwakilan masyarakat adat di ruang kerjanya, Rabu (8/10).

Pigai menilai langkah Pemda Waropen mendorong Mubes sebagai bentuk keberpihakan pada pembangunan yang berakar pada kearifan lokal.

“Nilai-nilai budaya dalam pembangunan daerah adalah langkah penting untuk menjadikan adat sebagai fondasi pembangunan,” ujar Natalis Pigai.

Natalius menekankan bahwa tidak semua daerah berani menempatkan adat sebagai pijakan strategis tata kelola.

Ia juga menyinggung falsafah hidup orang Waropen yang memuliakan kebersamaan.

“Budaya Orang Waropen itu memikirkan semua orang dan mereka punya filosofi yang sangat kuat, Kanibararuko, yang berarti hukum saling mengasihi satu sama lain,” kata Natalius Pigai.

Menurutnya, prinsip itu relevan untuk merawat kohesi sosial sekaligus menjadi kompas moral dalam perencanaan pembangunan.

Bupati yang akrab disapa FX Mote itu hadir bersama panitia Mubes dan tokoh masyarakat adat hadir dalam pertemuan tersebut untuk memaparkan kesiapan agenda, termasuk tujuan merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan tatanan adat Waropen, dalam Musyawarah Besar Masyarakta Adat Waropen yang rencananya akan digelar akhir Oktober ini.

Pemerintah daerah kata FX Mote, terus membuka ruang partisipasi luas agar keputusan Mubes Masyarakat Adat Waropen menjadi kesepakatan kolektif dan memiliki daya ikat sosial, dan tertuang dalam rencana pembangunan kedepannya.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM, Natalius Pigai mendorong seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, lembaga adat, dan masyarakat, untuk menjaga momentum ini.

Ia menekankan bahwa Mubes bukan sekadar seremoni, melainkan forum strategis untuk menautkan nilai, norma, dan institusi adat dengan rencana kerja pembangunan daerah, dari penguatan pelayanan publik hingga pelestarian lingkungan pesisir dan mangrove yang menjadi identitas Waropen.

Pertemuan di Jakarta itu menegaskan komitmen lintas unsur bagi suksesnya Mubes Adat Waropen 2025.

Dengan dukungan pemerintah pusat dan semangat Kanibararuko, diharapkan hasil Mubes menjadi peta jalan yang konkret, menjembatani tradisi dan kemajuan serta memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Waropen. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

X