CEPOSONLIEN.COM, SARMI-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sarmi menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemungutan dan Penghitungan Suara (Tungsura) serta Pleno Rekapitulasi Berjenjang, Selasa (29/7).
Kegiatan ini ditujukan bagi jajaran PPD, PPS, serta operator Sirekap KPPS dalam rangka menyukseskan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua di Sarmi.
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sarmi, Haris Karubaba menyampaikan bahwa Bimtek dilaksanakan selama tiga hari, dengan fokus pendalaman teknis pungut-hitung serta proses rekapitulasi mulai dari tingkat PPD (Distrik) hingga Kabupaten.
“Ini bagian dari penguatan teknis kepada petugas KPPS di 113 TPS yang tersebar di 10 distrik dan 88 kampung/kelurahan,” ujarnya.
Haris menekankan bahwa pelaksanaan rekapitulasi nanti harus berjalan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia berharap hasil Bimtek ini memberikan pemahaman menyeluruh, sehingga pelaksanaan PSU Pilgub berjalan lancar dan tertib sesuai aturan.
Sementara itu, Komisioner Divisi Data dan Informasi, Muhammad Sadam Rengiwur menyampaikan optimisme KPU Sarmi terhadap penggunaan aplikasi Sirekap. Menurutnya, dengan dokumentasi yang baik melalui Formulir C Hasil, KWK Plano oleh operator KPPS, maka hasil suara dapat langsung diunggah dan diakses pada hari pemungutan.
“Target kami 100 persen TPS di Kabupaten Sarmi menggunakan Sirekap. Ini penting demi keterbukaan dan kecepatan akses hasil suara,” katanya saat menyampaikan sambutan mewakili Ketua KPU Sarmi.
Tak hanya teknis pungut hitung, dalam kesempatan tersebut, Sekretaris KPU Sarmi, Warsau Iwanggin turut memaparkan rincian honorarium bagi petugas PPD, PPS, KPPS, dan Linmas, serta alokasi dana operasional untuk pembuatan TPS.
Ia menekankan pentingnya percepatan penyelesaian SK Kepala Kampung terkait Sekretariat PPS.
“Masih ada sekitar 10 kampung yang belum menyelesaikan SK. Jika ada perubahan, segera laporkan agar specimen bisa disesuaikan di bank,” ujarnya.
Warsau menyebutkan bahwa seluruh honor dan dana operasional ditargetkan sudah masuk ke rekening masing-masing PPS paling lambat awal bulan depan.
“Karena H-6 nanti, formulir C, Pemberitahuan KWK harus sudah kami distribusikan ke KPPS melalui PPD untuk diteruskan ke pemilih, baik DPT, DPTb, maupun DPPh,” tandasnya.(*)
