JAYAPURA – Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua nampaknya bakal menyerap anggaran yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari pelaksanaan Pilgub 2024 lalu. Bagaimana tidak, ada beberapa lembaga yang justru mengajukan anggaran yang cukup besar dibanding anggaran saat Pilkada pada November 2024 lalu.
Gubernur Papua, Ramses Limbong menyebut, KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Angka ini lebih besar dibanding anggaran Pilkada pada November 2024 sebesar Rp 155 miliar. Kemudian Bawaslu Papua mengajukan sebesar Rp 151 miliar atau hampir 200 persen lebih.
“KPU Papua mengajukan anggaran sebesar Rp 168 miliar. Sedangkan Bawaslu Papua, mengajukan Rp 151 miliar. Anggaran yang diminta Bawaslu justru lebih besar dari awal yang kita realisasikan pada Pilkada 2024 sebesar Rp 55 miliar,” ujarnya, Senin (3/3/2025).
Sedangkan untuk anggaran keamanan, Ramses menyebut tak ada perubahan. Dimana anggaran keamanan untuk kepolisian sebesar Rp 29 miliar sementara TNI Rp 19 miliar. Jika semua ditotal maka Papua membutuhkan Rp 364 miliar untuk menggelar Pemilu akibat sebuah pelanggaran. Angka yang sangat fantastis tentunya di tengah efisiensi anggaran.
Meski begitu kata Ramsesn PSU harus tetap dilaksanakan, apa pun situasi dan kondisinya harus terlaksana dengan aman dan lancar tanpa hambatan yang berarti. Gubernur Ramses tak menampik jika saat ini Pemprov sedang kesulitan fiskal. Namun hal itu sudah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).
“Kita memang kesulian fiskal, namun itu sudah dilaporkan ke Kemendagri,” sambung Ramses. Ramses pun menekankan kepada KPU dan Bawaslu untuk melakukan penghematan seefisien mungkin. “Salah satu yang saya sampaikan kepada penyelenggara yaitu, jika nanti ada debat kandidat, saya minta itu dilakukan di Jayapura. Sebab, itu bisa menopang atau bisa membuat suatu pertumbuhan ekonomi di Papua,” imbuhnya.
Selain itu, Ramses juga menekankan agar memanfaatkan fasilitas yang ada. Khususnya rapat-rapat menggunakan kantor yang sudah ada, begitu juga dengan kegiatan lainnya yang tidak perlu dilakukan perjalanan dinas. “Untuk perjalanan dinas, jika tidak perlu atau tidak penting maka tidak usah melakukan perjalanan dinas, bisa menggunakan zoom. Intinya bagaimana menghemat anggaran,” tutupnya. (*)
