CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, beserta rombongan didampingi Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong bersama Ketua KPU Papua Steve Dumbon meninjau kesiapan sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di Kota Jayapura pasca pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak, Rabu (27/11/2024).
Salah satu TPS yang dikunjungi Wamendagri itu adalah TPS 28. TPS yang berlokasi di komplek wajib senyum Hamadi, Distrik Jayapura Selatan tersebut menjadi tempat keempat yang dikunjungi Wamendagri dan rombongannya.
Kepada wartawan dia mengatakan kegiatan pengecekan itu dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pilkada di kota Jayapura dan Papua keseluruhannya dapat berjalan dengan lancar, aman dan terkendali.
“Kita ingin pastikan proses pelaksanaan pemilihannya ini bisa berjalan dengan sukses, aman, tentram dan damai sesuai yang kita harapkan bersama,” tuturnya.
Di tempat yang sama Pj Gubernur Papua Ramses Limbong, juga berharap pelaksanaan pemungutan suara di tiap TPS dapat berjalan dengan lancar. Ia mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya jangan sampai hak suaranya hilang.
"Saya mengajak masyarakat untuk memberikan hak suaranya jangan sampai hak suaranya hilang," singkat Limbong kepada wartawan, Rabu (27/11/2024).
Tak hanya Wamendagri, PJ Gubernur dan Ketua KPU, pengecekan terhadap juga dihadiri oleh Kapendam XVII/Cenderawasih, Polda Papua, serta pimpinan Forkopimda lainnya.
"Pagi hari ini, dan seluruh pimpinan Forkopimda, kita bersama melihat TPS dalam rangka pemungutan suara. Kita lihat kecukupan suaranya kemudian kelengkapan lainnya," ujar Pj Gubernur.
"Cuaca juga mungkin berpengaruh, kita akan keliling melihat senyatanya di lapangan seperti apa," tambahnya.
Lebih lanjut PJ Gubernur Papua menyebut pihaknya akan melakukan pengecekan dibeberapa wilayah berikut ini diantaranya, di Koya distrik Muara Tami, wilayah Arso kabupaten Kerom, hingga di Sentani Kabupaten Jayapura.
Sementara itu Kapolda Papua Irjen Petrus Patrige Rudolf Renwarin menyampaikan, mewakili seluruh aparat termasuk TNI dan POLRI meminta kerja sama dari seluruh masyarakat. Hal itu guna menjaga ketertiban selama proses demokrasi terjadi di lapangan.
" Sekuat apapun dijaga kalau tidak ada kerja sama tidak akan maksimal. Tapi kalau kerja sama dimaknai dengan pertandingan yang jujur, yang kalah hormati yang menang, yang menang hormati yang kalah, fair play, TNI dan POLRI akan lebih ringan melaksanakan tugasnya," terang Kapolda Papua.(*)