CEPOSONLINE.COM,JAYAPURA - Ajang diskusi atau pertemuan yang dilakukan empat pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura kerap mengungkap hal-hal yang menarik. Jika paslon 04, Abisai Rollo dan Rustan Saru pernah menyampaikan jika terpilih tidak akan menerima gaji sebagai walikota, berbeda dengan pengakuan calon walikota, Boy Markus Dawir (BMD). Dihadapan sekitar 200 mahasiswa/i BMD menyampaikan jika ia memiliki harta kekayaan sebesar Rp 154 miliar.
Ini disampaikan menjawab tantangan dari salah satu komika, Steve Imbiri dalam sesi tanya jawab pada acara Bijak Pilkada di Purnama Resto, Yoka, Sabtu, (09/11/2024). Saat itu BMD menghadiri undangan kegiatan Pijak Pilkada dan diberi pertanyaan apakah berani mempublikasi jumlah kekayaan yang dimiliki sebagai bentuk transparansi kepada publik.
Tanpa berfikir lama-lama BMD pun berdiri dan langsung menyebut bahwa ia memiliki harta sebesar Rp 154 miliar yang sebagian besar berbentuk tanah adat. "Ini sesuai dengan laporan saya ke LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang terbaru di tahun 2024 ini," jelas Boy Dawir. Ia menyampaikan bahwa harta tersebut masih dalam berbentuk tanah adat sedangkan untuk tabungannya diakui tidak seberapa.
"Untuk apa malu atau takut menyampaikan ini, jadi yang saya sampaikan itu adalah data terakhir. Saya pikir pejabat manapun harus berani mengungkapkan itu," beber Boy. Ia menambahkan bahwa jika tujuannya maju sebagai walikota bukan soal uang sebab ia memiliki bekal yang cukup. Boy memilih maju karena ingin melayani dan memperbaiki yang dianggap kurang. "Kalau mau cari uang tentu saya tidak harus jadi walikota, termasuk kemarin saya juga lolos di DPR Papua periode keempat tapi saya putuskan tidak lanjut karena sebagai anak negeri saya ingin mengabdi di tempat saya dibesarkan," imbuhnya.
Selain itu, agar tak terjebak berurusan dengan KPK dikemudian hari, Boy mengaku masih berkoordinasi dengan KPK untuk mendapatkan masukan apa saja yang bisa dilakukan untuk mendorong pemerintahan yang bersih. "Ini penting agar dana penggunaan atau pengelolaan anggaran itu tidak disalahgunakan. Masukan dari KPK lembaga pemeriksa yang lain baik untuk membentuk pemerintahan yang sehat," tutupnya. (*)
