CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Calon Gubernur Papua Selatan nomor urut 4 yang juga mantan Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo memberikan bantahan atas tuduhan terhadap dirinya jika telah mendatangkan banyak pejabat dari luar Papua Selatan. Bantahan ini disampaikan Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke Jumat (18/10/2024).
‘’Jadi tidak benar bahwa semua pejabat di Papua Selatan di datangkan dari luar. Yang benar adalah penjabat gubernur melaksanakan penugasan yang diberikan oleh Kementrian Dalam Negeri dan ada 12 tugas road map Kemendagri yang kami rangkum menjadi 4 tugas pokok. Karena dari 12 roadmap itu ada yang hampir sama sehingga gabung menjadi 4 misalnya pembentukan kelembagaan, rekruitmen ASN, penempatan pejabat. Meski ada 4 tugas yang berbeda tapi semuanya berhubungan dengan ASN sehinga kita kelompokan menjadi manajemen ASN,’’ jelas Apolo Safanpo kepada wartawan di Merauke, Jumat (18/10/2024).
Mantan Rektor Uncen ini menjelaskan bahwa penjabat gubernur melaksanakan penugasan dari Kemendagri. Karena Pj Gubernur ditunjuk oleh Presiden atas usulan Mendagri. Begitu juga Sekda ditetapkan oleh Presiden dengan keputusan Presiden atas usulan Mendagri. ‘’Begitu juga kepala Bappeda itu adalah pejabat Wantannas RI. Jadi mereka penungasan dari kementrian. Jadi bukan Pj yang bawa mereka ke Papua Selatan,’’ tandasnya.
Dikatakan, ASN yang ada di DOB provinsi berasal dari 4 unsur. Pertama, relokasi atau pelimpahan dari kementrian dan lembaga.Kedua berasal dari provinsi induk yang memekarkan DOB tersebut. Ketiga, berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan dan keempat ASN DOB berasal dari ASN yang melakukan mutasi atau pindah secara mandiri atau persorangan.
‘’Kami juga sampaikan bahwa dari sekitar 1.500 ASN yang direlokasi dari 4 kabupaten di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dan untuk jabatan dilingkungan pemerintah Provinsi Papua Selatan diisi oleh 4 orang dari Kementrian dan lembaga yakni Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum,’’ jelasnya.
Sedangkan jabatan kepala dinas lain diisi dari pelimpahan 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan. Dari 4 kabupaten itu, yakni Asmat 2 kepala dinas yakni kepala dinas Kominfo dan Kepala Dinas Dukcapil. Kabupaten Mappi menempatkan 2 orang yakni Sekretaris MRPS dan Kepala Dinas Perindakop. Kemudian Kabupaten Boven Digoel menempatkan 2 orang yakni Sekretaris DPR Provinsi Papua Selatan yang sudah almarhum dan Kepala Kesbangpol Papua Selatan. Sedangkan provinsi induk menempatkan 4 orang menjadi pimpinan OPD. Sisanya berasal dari Kabupaten Merauke.
‘’Sedangkan untuk jabatan sekretaris, kepala bidang dan kepala sub bidang seluruhnya 100 persen berasal dari 4 kabupaten dalam cakupan wilayah provinsi Papua Selatan,’’ tandasnya.
Apolo Safanpo meminta kepada tim pemenangan Paslon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan untuk memberikan edukasi dan informasi yang benar sesuai dengan fakta yang akurat dan valid kepada masyarakat.
‘’Kita ini calon pemimpin. Calon pemimpin tidak boleh memberikan informasi yang bersifat hoax ataupun tidak benar. Kita harus bicara atas data dan fakta-fakta sebenarnya,’’ tandasnya.
Ditanya wartawan apakah dirinya akan melaporkan bentuk kampanye hitam tersebut kepada Bawaslu, Apolo Safanpo mengaku tidak perlu tapi cukup memberikan klarifikasi. Itu karena masyarakat kita di Papua Selatan merupakan masyarakat terpelajar dan mampu menggunakan logika dan rasionalitas untuk menilai setiap isu yang dikembangkan oleh pihak-pihak tertentu.
‘’Jadi kita cukup memberikan data yang akurat berdasarkan peraturan yang berlaku. Karena masyarakat bisa langsung mengklarifikasinya secara mandiri,’’ pungkasnya. (*)
