CEPOSONLINE.COM – Koalisi masyarakat sipil merilis film dokumenter tentang desain kecurangan pemilu.
Film dokumenter berjudul 'Dirty Vote' yang tayang hari ini mengambil momentum 11.11, yaitu tanggal 11 Februari bertepatan hari pertama masa tenang pemilu dan disiarkan pukul 11.00 WIB di kanal Youtube.
Dirty Vote merupakan dokumenter eksplanatori yang disampaikan oleh tiga ahli hukum tata negara.
Baca Juga: Menkominfo Budi Arie: Mari Jaga Periode Masa Tenang Pemilu 2024
Mereka di antaranya Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.
Ketiganya mengungkapkan, betapa berbagai instrumen kekuasaan telah digunakan untuk tujuan memenangkan pemilu sekalipun prosesnya menabrak hingga merusak tatanan demokrasi.
Penggunaan kekuasaan yang kuat dengan infrastruktur yang mumpuni, tanpa malu-malu dipertontonkan secara telanjang di hadapan rakyat demi mempertahankan status quo.
Sederhananya, menurut Bivitri Susanti, film ini sebuah rekaman sejarah tentang rusaknya demokrasi negara pada suatu saat, di mana kekuasaan disalahgunakan secara begitu terbuka oleh orang-orang yang dipilih melalui demokrasi itu sendiri.
"Bercerita tentang dua hal. Pertama, tentang demokrasi yang tak bisa dimaknai sebatas terlaksananya pemilu, tapi bagaimana pemilu berlangsung. Bukan hanya hasil penghitungan suara, tetapi apakah keseluruhan proses pemilu dilaksanakan dengan adil dan sesuai nilai-nilai konstitusi.”
Kedua, tentang kekuasaan yang disalahgunakan karena nepotisme yang haram hukumnya dalam negara hukum yang demokratis," kata Bivitri dalam keterangannya, Minggu (11/2/2024).
Menanggapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman menilai film Dirty Vote berisi fitnah.
Dia mempertanyakan kebenaran pernyataan pakar-pakar hukum yang hadir di film itu. Habiburokhman juga menyangsikan dugaan kecurangan yang diarahkan ke Prabowo-Gibran.