CEPOSONLINE.COM, WAMENA -Puluhan warga yang mewakili 320 guru kontrak yang tersebar di 8 Kabupaten menuntut agar SK mereka kembali diaktifkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua pegunugan selama dana otonomi khusus (otsus) Papua masih terus bergulir kepada pemerintah. Selasa (7/10/2025).
Dalam aksi demo damai yang dilakukan di halaman kantor Gubernur Papua Pegunugan, para guru kontrak tersebut mengaku jika selama ini merekalah yang mengabdikan diri mengajar di sekolah -sekolah yang ada di wilayah terjauh pada 8 kabupaten khususnya tingkat sekolah dasar.
“Selama dana otsus masih dikucurkan pemerintah pusat, maka SK Guru Kontrak harus diperpanjang, karena kondisi riil di lapangan memang butuh guru, sebab ini jadi satu hal penting untuk Provinsi Papua pegunugan,”ungkap Koordinator 320 Guru kontrak Nasri Wantik.
Ditempat yang sama Pj Sekda Provinsi Papua Pegunugan Wasuok Demianus Siep mengaku, apa yang disampaikan para guru kontrak ini penting dan mengingatkan pemerintah untuk bisa melanjutkan program ini namun dengan berbagai pertimbangan karena untuk keputusan terakhir ada di Gubernur Papua Pegunugan.
“Kekuatan anggaran Pemerintah Provinsi Papua Pegunugan sudah diketahui bersama ada pemangkasan untuk tahun ini , ditahun 2023/2024 itu kita punya anggara Rp 2 Trilyun lebih , tahun 2025 anggaran dipangkas hingga Rp 1,8 Trilyun,”jelasnya
Sementara itu Plt. kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua Pegunugan, Simon Sembor mengakui jika pemerintah sudah menganggarkan tahun lalu untuk guru kontrak tahun lalu sejak bulan Juli sampai Desember 2024 lanjut lagi dari Januari sampai dengan Juni 2025 dan SKnya berakhir di situ.
“Anggaran yang dikucurkan pemerintah hanya sampai di situ, untuk Juli sampai Desember tahun 2025, kami akan perjuangkan aspirasi ini, kemarin teman-teman sudah menghadap pak sekda dan petunjuknya untuk dianggarkan sudah dilakukan namun harus berbicara lagi dengan TAPD,”tutup Kadis P Dan P. (*)
