CEPOSONLINE.COM, WAMENA – Aksi demo dilakukan di Kantor DPRK Jayawijaya, Wamena, Papua Pegunungan, pada Selasa (2/9/2025).
Demo ini melibatkan ratusan massa dari organisasi seperti PMKRI, HMI, GMNI, GMKI, GAMKI, Forum Pribumi dan forum penolakan militer non-organik.
Tujuan aksi ini tak lain meminta DPRK Jayawijaya membentuk pansus untuk menarik anggota TNI non organik 3 distrik.
Dalam aksi tersebut masa meminta kepada Pemkab dan Anggota DPRK Jayawijaya untuk segera menindak lanjuti penarikan militer non organik di Distrk Ibele, Tailarek dan Walaik.
Sebab kehadiran mereka di sana menimbulkan trauma bagi masyarakat.
Warga juga tak bebas beraktivitas dikebun karena selalu di curigai.
Penanggungjawab sksi Wakol Yelipele menegaskan menindaklanjuti kehadiran militer non organik, DPRK Jayawijaya harus membentuk pansus.
Sebab masalah ini sudah pernah disuarakan bahkan komisi A sudah memanggil pimpinan dari aparat TNI/Polri, bahkan juga wakil Bupati Jayawijaya, namun sampai saat ini tidak ada solusi.
"Kami meminta DPRK Jayawijaya serius menanggapi masalah ini kalau tidak kita akan menggerakan masa yang lebih besar dari 8 kabupaten untuk melumpuhkan Kota Wamena, agar diketahui bahwa masyarakat tak membutuhkan militer non organik," ungkapnya di kantor DPRK Jayawijaya
Apabila aksi hari ini tak ditindak lanjuti atau diproses semua aspirasi yang sudah disampaikan cipayung dan OKP akan menurunkan masa ayng lebih besar, karena situasi yang dihadapi warga Jayawijaya sama dengan yang dihadapi masyarakat Lanny Jaya dan Yahukimo.
"Sebagai langkah awal kita lakukan aksi inikota Wamena, namun kalau aspirasi ini tidak ditindak lanjuti kami akan konsulidasi masa besar -besaran dari Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya dan beberapa kabupaten lainnya untuk melakukan aksi jilid II,"tegas Wakol Yelipele.
Ditempat yang sama penanggungjawab aksi dari Distrik Ibele Harun Mosib mengaku sangat berterimakasih kepada Polres Jayawijaya karena telah membuka ruang demokrasi untuk masyarakat, kami juga apresiasi kepada Dandim 1702/ Jayawijaya dan Komisi A dan anggota DPRK yang lainnya.
"Seluruh keluh kesah dari kehadiran militer non organik 3 distrik sudah disampaikan dan harus di jawab, karena kehadiran mereka membuat masyarakat tertanggu, ini aspirasi terakhir yang harus dijawab sesuai harapan masyarakat,"tutupnya. (*)
