CEPOSONLINE.COM, WAMENA- Pemkab Jayawijaya dipastikan kembali mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan tahun 2024 dari BPK RI perwakilan Papua Pegunungan dan di rekomendasikan tindaklanjuti temuan selama 60 hari kedepan. rabu (18/3/2025)
Plt Sekda Jayawijaya Petrus Mahuse menyatakan terkait dengan LHP yang telah diterima pemerintah daerah sudah menyampaikan hal ini kepada DPRK Jayawijaya agar mereka bisa melakukan sidang paripurna guna memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah agar segera menindak lanjuti rekomendasi BPK.
"Untuk menindak lanjuti rekomendasi tersebut kita punya waktu selama 60 hari kerja sehingga ini dapat menjadi sumber PAD dari apa yang telah disampaikan oleh BPK RI Perwakilan Papua Pegunungan terkait pengembalian -pengembalian dari pihak ketiga dan lain sebagainya," ungkapnya di kantor DPRK Jayawijaya.
Opini Pemkab Jayawijaya untuk tahun 2024 ini masih sama dengan tahun 2023 lalu masih tetap Wajar Dengan Pengecualian karena banyak sekali temuan -temuan yang cukup material yang perlu ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
"Untuk Opini kita masih sama dengan tahun sebelumnya yakni WDP karena ada temuan -temuan dari BPK RI terkait dengan pengembalian anggaran,"kata Asisten III Setda Papua Pegunungan.
Mantan Kepala Bapperinda Kabupaten Jayawijaya mengaku jika sudah menjadi tugas pemerintah daerah untuk menindak lanjuti temuan -temuan yang telah di rekomendasikan oleh BPK RI selama 60 hari kedepan, oleh karena itu pemerintah daerah bersama DPRK Jayawijaya akan terus mengupayakan itu.
"Kita berharap masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya ditahun 2025 ini akan di upayakan untuk kembali lagi ke opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),"tutup Petrus Mahuse (*)
