CEPOSONLINE.COM,WAMENA- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jayawijaya menyarankan tim pengendali inflasi daerah (TPID) Provinsi Papua Pegunungan dan Kabupaten Jayawijaya lebih meningkatkan operasi pasar guna melakukan pengawasan terhadap harga barang dipasaran Wamena yang menjadi pusat perekonomian.
Ini menyusul inflasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan pada Januari 2025 mencapai 4,55 persen, tertinggi di Indonesia. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayawijaya Arther Ludwig Purmiasa mengatakan dari 38 provinsi di Indonesia, Provinsi Papua Pegunungan tertinggi dengan inflasi sebesar Rp4,55 persen.
“Tingginya inflasi disumbangkan oleh beberapa komoditas yakni makanan, minuman dan tembakau yang mengalami kenaikan di pasaran Wamena yang menjadi sampel inflasi untuk Provinsi Papua Pegunungan,"ungkapnya Selasa (4/2/2025) di Wamena.
Upaya dukungan harus dilakukan antara TPID Kabupaten Jayawijaya dan TPID Provinsi Papua Pegunungan dalam mengendalikan inflasi, sebab masalah ini sudah disampaikan kepada dua pemerintahan di daerah ini, sebab untuk melakukan pengawasan harga barang bukan kewenangan BPS.
“Kami butuhkan peran nyata dan aktif dari Pemkab Jayawijaya dan Pemprov Papua Pegunungan dengan berbagai kebijakan dan kegiatan operasi pasar yang harus rutin dilakukan,” ujar Arther.
Solusi untuk pengendalian inflasi di Papua Pegunungan khususnya Jayawijaya adalah dukungan sarana dan prasarana tranportasi antara Jayapura-Wamena seperti jalan darat itu harus mulus sehingga arus transportasi barang yang dibawah dengan kendaran itu bisa lancar.
“Jalan Jayapura-Wamena harus mulus supaya menjadi salah satu solusi dalam pengendalian inflasi di Papua Pegunungan,”jelas Kepala BPS Jayawijaya
Kata Arther, saat ini bahan pokok (bapok) di Papua Pegunungan masih mengandalkan transportasi udara yang dianggap memegang peranan penting, sehingga mempengaruhi harga barang dipasaran, di sisi lain masalah keamanan juga turut ambil bagian dalam adanya peningkatan inflasi
“Langkah nyata diperlukan untuk mengontrol berbagai harga di pasar Wamena, Kabupaten Jayawijaya, ini yang harus dilakukan sebab ada komuditas yang tidak terpantau ini kadang kala menaikan harga," katanya.
Ia menyadari Wamena, Kabupaten Jayawijaya menjadi kota niaga, sementara tujuh kabupaten lain cara perhitungannya menggunakan indeks perkembangan harga atau IPH, ini bisa terlihat saat pelaksanaan Zoom setiap senin bersama kemendagri.
" Dari masing-masing kabupaten itu sendiri yang mencatat harga-harga kemudian dilaporkan ke Kemendagri untuk melaporkan perkembangan IPH di setiap minggu atau bulan berjalan,” tutup Purmiasa. (*)
