CEPOSONLINE.COM,WAMENA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya bakal memanggil seluruh pimpinan OPD untuk mensinkronkan data honorer kategori dua (K2) yang diajukan kepada BKPSDM Kabupaten Jayawijaya guna menyelesaikan permasalahan banyaknya honorer Kabupaten Jayawijaya yang tidak lolos dalam verifikasi pemberkasan. Kamis (31/10/2024)
Pemanggilan kepada kepala OPD bakal dilakukan guna mengklarifikasi data usulannya untuk tenaga Honorer K2, sebab dalam aksi demo serta beberapa bukti yang disampaikan kepada DPRD dan PJ Bupati Jayawijaya atas adanya indikasi banyak nama yang tak pernah bekerja di pemkab Jayawijaya, ironisnya ada yang bekerja di instasi lain namun namanya akomodir dalam 600 kuota honorer K2.
Ketua DPRD Jayawijaya Dorlince Medlama menyatakan pihaknya sepakat dengan apa yang diusulkan oleh Pj Bupati Jayawijaya untuk menghadirkan kepala OPD untuk mengklarifikasi terkait data honorer K2 yang telah diumumkan selasa malam kemarin, karena dengan begitu akan diketahui siapa yang diusulkan.
"Kami setuju dengan apa yang telah disampaikan oleh Pj Bupati yang meminta bukti -bukti dan data dari tenaga K2 yang tak lolos untuk nanti kita akan panggil seluruh kepala OPD untuk mengklarifikasi data tersebut apakah sudah sesuai dengan yang diusulkan atau tidak,"ungkapnya didepan masa yang menduduki kantor DPRD Jayawijaya
Ditempat yang sama Ketua Fraksi PKB Elius Lagowan menyatakan dengan adanya situasi seperti ini pihaknya berharap seluruh OPD bisa memberikan keterangan klarifikasi terkait dengan data K2 yang diusulkan kemarin, oleh karena itu besok mereka harus hadir dan menyiapkan data bisa disampaikan kepada dewan.
"Kami berharap OPD harus menyiapkan data honorer mereka yang selama ini bekerja, yang dibuktikan dengan daftar gaji pemberian gaji dari pemerintah daerah untuk disampaikan ke dewan, sebab kami ingin sinkronkan data yang telah di keluarkan dengan data dari OPD,"bebernya
Hari ini sekretariat dewan akan mengeluarkan undangan kepada OPD untuk melakukan pertemuan besok, guna mensinkronkan data yang mereka miliki terkait dengan tenaga K2 sebab dalam pengumuman yang dikeluarkan tidak jelas nama -nama itu bekerja di dinas mana. (*)
