CEPOSONLINE.COM, WAMENA- Aksi premanisme warnai rencana audiensi pengusahaa OAP bersama dengan kepala Dinas PUPR Provinsi Papua Pegunungan, dimana seorang pengusaha asli Papua dihadang dan dipukuli oleh sekelompok massa yang didatangkan oleh Organisasi Himpunan Pengusaha Orang Asli Papua Pegunungan (HP OAPP) sehingga masalah ini harus dibawa ke ranah kepolisian.
Ketua Pengusaha OAP Jhon Matuan menyatakan pihaknya sama sekali tidak mencurigai jika ketua dan sekretaris HP OAPP melakukan tindakan premanisme seperti itu karena dua organisasi ini sama-sama menyuarakan kepentingan pengusaha OAP, namun sangat disayangkan karena yang melakukan aksi pengeroyokan oleh masyarakat umum yang disiapkan dan bukan pengusaha yang diminta untuk menjaga kantor tersebut.
" Tujuan kita untuk melakukan aksi di kantor Dinas PUPR itu untuk melakukan audiensi dengan kepala Dinas PUPR Provinsi Pegunungan untuk meminta paket pekerjaan untuk OAP di bawah Rp 2,5 Miliar itu wajib dikelola OAP, Provinsi ini datang untuk anak-anak OAP," ungkapnya saat ditemui di SPKT Polres Jayawijaya Selasa (11/6/2024)
Aksi pemukulan terhadap seorang pengusaha OAP ini sangat disayangkan, dan yang jadi pertanyaan siapa yang memobilisasi masyarakat untuk menduduki kantor Dinas PUPR dan melakukan aksi premanisme, kasus pengeroyokan ini diluar dari agenda.
"Kita meminta kepada Kepolisian untuk memediasi kita pengusaha OAP dan HP OAPP untuk menyelesaikan masalah ini, sebab kalau dilihat undang -undang menjamin untuk menyatakan pendapat di muka umum, hari ini kita bicara nasib dan tidak mengajak mereka perang,"kata Jhon Matuan.
Kontraktor OAP yang dikeroyok di kantor PUPR Provinsi Papua Pegunungan di Jalan Hom -hom yakni Benny Hilapok, oleh sekelompok masyarakat yang di mobilisasi oleh Ketua HP OAPP Pandimur Yikwa dan Sekretaris HP OAPP Simson Asso karena pada saat aksi itu mereka ada disana sehingga keduanya harus bertanggungjawab.
Sementara itu secara terpisah Ketua HP OAPP Pandimur Yikwa mengaku lembaga ini adalah mitra pemerintah sehingga tak bisa menjadi lawan pemerintah, oleh karena itu pihaknya harus melindungi pemerintah dari hal -hal yang luar dari pikiran semua, apalagi hal ini dilakukan teman -teman dengan legitimasi lembaga yang tak resmi.
"Kumpul-kumpul di jalan, mengatasnamakan 8 kabupaten ini tidak jelas dan tak benar karena itu kami datang melindungi pemerintah dan aktifitas pemerintah itu bebas berjalan, jangan ada yang ganggu,"tegasnya di halaman kantor PUPR Papua Pegunungan.
Sebagai mitra pemerintah HP OAPP tak lepas dari tanggungjawab sebab DOB ini hadir dari satu masalah besar, sebagai ormas pihaknya tak bisa membiarkan pemerintah berjalan sendiri sehingga pihaknya mengawal semua implementasi semua amanat Otsus.
"Tujuan berdirinya lembaga ini, bukan hanya paket pekerjaan yang kami rebutkan, karena itu tugas kami harus turun melindungi pemerintah,"tegas Pandimur Yikwa. (*)
