CEPOSONLINE.COM. WAMENA- Sebanyak 200 orang Panitia Pemungutan Distrik (PPD) resmi dilantik KPU Kabupaten Jayawijaya, dalam persiapan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya tanggal 27 November mendatang untuk 40 distrik.
Ketua KPU Kabupaten Jayawijaya, Silas Hubi mengaku jika pelantikan hari ini perdistrik ada 5 orang, sehingga ditotalkan dari 40 distrik ada 200 orang anggota PPD yang dilantik pada hari ini.
“Setelah pelantikan ini, kami berharap bahwa mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan tanggung jawab mereka yang sudah disampaikan dalam fakta integritas mereka.”ungkapnya di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Jumat (17/05/2024).
KPU Jayawijaya baru saja melewati kegiatan Pilpres dan Pileg, dimana diketahui bahwa banyak persoalan.
Untuk itu, komisioner KPU Jayawijaya yang baru, bersama dengan PPD yang baru dilantik ini akan bekerja bersinergi bersama-sama untuk membangun Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan lebih baik ke depan.
“Kami baru dapat pemekaran provinsi dan hal ini yang menjadi acuan kami untuk bagimana caranya dijaga tegaknya demokrasi di Jayawijaya yang lebih baik,”kata Silas Hubi
Ia juga menekankan kepada PPD jika fakta integritas itu terkait dengan kesiapan dan persiapan mereka secara pribadi. Walaupun ada hal-hal yang janggal untuk mereka dan itu memang sudah tidak bisa ditoleransi sebaiknya harus mengganti agar menghindar dari persoalan.
“Itu yang menjadi penegasan dari kami komisioner KPU Jayawijaya. Penggantinya itu ada di daftar tunggu yang di nomor urut 6-10. Jadi mereka itu posisi standby, ketika 5 orang ini kalau ada yang macam-macam dan lainnya, secara otomatis mereka akan digeser dan daftar tunggu dia naik," tegas Silas
Di tempat yang sama Komisioner KPU Jayawijaya, Devisi SDM Niko Asso mengaku jika dari Sumber Daya Manusia (SDM) berharap kepada penyelenggara dalam pemilihan ini dengan penuh bertanggung jawab dan menjaga nama baik setiap distrik sampai dengan tingkat kampung.
“Kami tidak mau lagi terulang masalah yang seperti kemarin. Untuk nama baik distrik dan kampung ada di pundak PPD saat ini. Kalau mencoreng nama baik distrik atau kampung, maka mencorebg nama baik diri sendiri dan kampung," tutupnya.(*)
