CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Unsur pimpinan dari Majelis Rakyat Papua Pegunungan (MRPP) akhirnya terbentuk. Dimana Agus Nikilik Huby sebagai Ketua, Penetina Kogoya Sebagai Wakil Ketua 1, dan Benny Mabel sebagai Wakil Ketua II. Mereka resmi memimpin lembaga tersebut usai dilantik oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan, Rabu (7/2/2024) malam di Gedung Aithosa Wamena.
Pj Gubernur Papua Pegunungan Velix Vernando Wanggai, menyatakan saat ini Provinsi Papua Pegunungan memasuki babak baru lantaran telah melengkapi struktur organisasi dari MRP Pegunungan yang merupakan sebuah lembaga representasi kultural, lembaga yang menjadi simbol, roh bagi Otsus.
"Sebagai DOB tak hanya lembaga eksekutif yang di tata dan dibuat lebih rapi, namun hari ini kita juga terbentuk semakin rapi dengan kehadiran unsur pimpinan MRPP ketua dan kedua wakilnya, ini babak baru untuk melengkapi pembentukan struktural MRPP," ungkapnya semalam.
Sekretaris MRPP Lince Kogoya, S.IP, mengaku memberikan apresiasi kepada sekretariat MRP dari Provinsi Induk yang sudah datang membantu memback up MRPP, sehingga semua bisa berjalan dengan baik, hingga unsur pimpinan MRPP terpilih bisa dilantik.
"Selanjutnya MRPP akan membentuk lagi alat kelengkapan yang akan dibawa ke Internal yaitu pembagian tiga kelompok Kerja (Pokja) khususnya Adat, Agama dan Perempuan," ujarnya
Ketua MRPP Agus Nikilik Huby mengucapkan terimakasih kepada Pj. Gubernur Papua Pegunungan dan juga Sekretariat MRP telah memberikan kesempatan sebagai pimpinan lembaga kultur ini, MRPP akan terus bergandengan tangan dengan pemerintah bagaimana ke depan memajukan kesejahteraan masyarakat.
"Bersama dengan pemerintah kita akan jalan bersama mengawal program yang dilaksanakan untuk kesejahteraan masyarakat asli Papua di wilayah 8 Kabupaten Se- Papua Pegunungan," bebernya.
Di tempat yang sama Wakil Ketua I Penetina Kogoya, menilai jika sebagai salah satu perwakilan Unsur Perempuan yang ada dalam pimpinan MRPP, pihaknya lebih fokus untuk mendorong sebuah regulasi atau peraturan daerah kepada Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan untuk memberikan perlindungan kepada kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak yang memang tinggi di wilayah Papua Pegunungan.
"Kami melihat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tinggi di Papua Pegunungan, oleh karena itu harus ada semacam regulasi atau peraturan daerah yang mengatur perlindungan terhadap perempuan dan anak yang akan kita dorong," jelasnya
Sementara Wakil Ketua II Benny Benyamin Mabel melihat jika MRPP sebagai dewan kultural yang memiliki 1 Kewenangan itu yang akan dijalankan dalam rangka melindungi dan memenuhi hak -hak orang asli Papua di berbagai bidang.
"Tentu kita akan melihat regulasi yang disusun oleh Pemerintah apakah menguntungkan orang Asli Papua atau tidak, disitu tugas kami untuk melakukan diskusi dengan pemerintah Provinsi, kami akan berikan masukan pada pemerintah apabila kebijakan yang diambil tak berpihak pada OAP." tegasnya (*)
