CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia menemukan jika dalam perjalanan selama setahun pembentukan DOB Papua Pegunugan tak berjalan sesuai dengan roadmap awal yang telah direncanakan pemerintah pusat.
Wakil Mentri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo usai rapat evaluasi dengan Pemerintah Papua Pegunugan mengakui jika masih ada banyak hal yang tak berjalan sesuai roadmap pemerintah pusat. Contoh kecil dalam penyediaan sarana kantor yang ingin dibangun cepat, masih terkendala lahan.
“Karena masih banyak yang jalan di luar roadmap pemerintah pusat maka kami butuh adanya pemahaman dari setiap OPD Pemprov papua Pegunugan untuk bersinergi,” ungkapnya usai rapat evaluasi di Hotel Gran Baliem Wamena, Jumat (17/11/2023).
Dengan adanya Penjabat Gubernur Papua Pegunungan yang baru, mungkin bisa melakukan perubahan. Meskipun diakuinya ada banyak hal yang harus mereka kerjakan,dan juga harus melakukan rapat evaluasi rutin dengan setiap OPD guna melihat program yang diselesaikan dan melihat kendalanya.
“setahun ini apa yang dijalankan tak sesuai, meskipun awalnya sudah ditekankan untuk disesuaikan dengan roadmap pemerintah pusat namun kenyataan tak seperti itu,”tegas Wamendagri Wempi Wetipo.
Kemendagri juga menyarankan kepada Pemprov Papua Pegunugan agar lebih fokus dalam program yang harus dilakukan selama setahun ini, sehingga nanti jika ada program yang belum terselesaikan maka akan direalisasikan oleh gubernur definitif yang akan datang, agar jelas penjabat gubernur itu apa yang dikerjakan apa yang nanti diwariskan kepada pejabat definitif.
“Jangan dua tahun ini kita buang waktu sia-sia namun menggunakan anggaran yang sangat besar dan masalah seperti ini bisa terjadi karena ulah kita sendiri yang tidak konsisten bekerja,”tutupnya. (*)
