CEPOSONLINE.COM,WAMENA – Pemkab Jayawijaya berhasil meraih penghargaan Monitoring Center for Prevention (MCP) tertinggi Tahun 2023 dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diumumkan pada Road to Hakordia (Hari Anti Korupsi Sedunia) Tahun 2023 yang berlangsung di Istora Papua Bangkit Sentani Kabupaten Jayapura, Rabu (14/11/2023).
Penghargaan ini diterima Pemda Jayawijaya berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi KPK atas capaian Pemkab Jayawijaya yang mengalami peningkatan dalam pencegahan korupsi dari pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat.
“Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Jayawijaya mendapatkan penghargaan pencegahan korupsi. Ini salah satu bukti kinerja OPD kami yang kompak dalam pemerintahan sehingga semua pelaporan kami baik.,” ungkap Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua.
Di akhir masa jabatannya ini Banua berharap, kedepan siapapun yang akan menjabat sebagai penjabat Bupati Jayawijaya harus mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan prestasi dalam yang telah dicapai pemerintah sebelumnya.
“Ini suatu kebanggaan saya dan saudara wakil bupati, sekda dan seluruh OPD di Kabupaten Jayawijaya karena ini satu kerja sama di masa akhir jabatan dan kami dapatkan hasil dari KPK ini sangat baik untuk kami. Mudah-mudahan hasil ombudsman juga nantinya baik,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya sejauh ini telah meraih delapan kali berturut-turut predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sehingga diharapkan prestasi ini juga dapat dipertahankan.
“Untuk siapapun Pj Bupati Jayawijaya nanti mudah-mudahan bisa bekerja sesuai dengan kerja yang selama ini kita telah lakukan bahkan lebih ditingkatkan lagi dan menjaga kerjasama dengan baik agar pelaporan keuangan nanti bisa berjalan baik.,” tegasnya.
Penghargaan MCP sendiri adalah bagian identifikasi untuk pencegahan korupsi, dalam MCP ada beberapa kriteria yang memang harus lakukan identifikasi agar bagaimana proses tersebut dapat berjalan baik sesuai ketentuan.
“Jadi yang dinilai mulai dari sisi perencanaan, penganggaran, pengelolaan barang dan jaga, managemen ASN, APIP, pelayanan Publik perijinan, ketaatan terhadap perundang-undangan dan lainnya.”beber Bupati
Kabupaten Jayawijaya untuk Provinsi Papua Pegunungan memang dari sisi 8 area yang menjadi bagian intervensi KPK oleh karena itu mendapatkan nilai terbaik diantara 8 kabupaten di Provinsi Papua Pegunungan. (*)
