Namun menurut Sekda Merauke, Ruslan Ramli, SE., M.Si., Merauke menolak terkait dengan mekanisme dan peganggaran yang tidak transparan.
“Sekali lagi, supaya tidak terjadi miss persepsi dan komunikasi. Kita tidak menolak karena ini agenda nasional yang harus kita sukseskan. Cuma mekanismenya yang kita tolak kemarin. Seharusnya kewenangan-kewenangan yang disertai dengan pembiayaan diserahkan ke klaster penyelenggara. Tapi itu yang tidak dilakukan oleh PB PON. Itu yang kita tolak. Tidak ada transparansi dalam pengelolaanya,” tegas Sekda Ruslan Ramli kepada Cenderawasih Pos, Selasa (8/6).
Pada rapat dengan PB PON dengan klaster penyelenggara PON di Jayapura tersebut baru-baru ini, Sekda Ruslan Ramli mewakili langsung Bupati Merauke mengikuti rapat tersebut. Menurut Sekda Ruslan Ramli bahwa secara tidak langsung dengan pemotongan dana Otsus setiap tahun yang tadinya Pemkab Merauke menerima Rp 102 miliar menjadi Rp 48 miliar setiap tahunnya, Kabupaten Merauke sesungguhnya sudah berkontribusi sebesar Rp 162 miliar dari dana Otsus untuk pelaksanaan PON XX tersebut.
“Belum lagi ditambah dengan pembangunan sirkuit dan Stadion Katalpal yang dibiayai dari APBD Kabupaten Merauke. Jadi kita sangat komitmen,” jelasnya.
Ruslan Ramli juga menjelaskan bahwa dalam hal mekanisme, PB PON sedikit keliru dan itu dirinya mengkritisi saat rapat di PB PON di Kota Jayapura.
“Harapan kita, usulan dari klaster itu dikonvorasi dengan PB PON. Kalau kita menyusun program kegiatan dalam teori penganggaran, money follow program dan itu saya tegaskan kemarin. Sekarang ini yang kita bahas kemarin justru DPA sudah jadi. Saya katakan untuk apa kita disuruh list kebutuhan. Kami seluruh koordinator bidang menglist seluruh kebutuhan terhadap kewenangan yang diberikan kepada kita di Merauke yakni 6 cabang olahraga,” tuturnya.
Dikatakan, kebutuhan tersebut misalnya untuk sirkuit dimana masih ada kekurangan paddock. Sebab yang dibangun baru 28, sementara peserta motocross 31 provinsi. “Bagaimana tribunnya? Kita sudah list tapi tidak ada transparansi dalam penyusunan itu. Makanya kemarin saya katakan bahwa kita datang bukan untuk mengelitimasi DPA yang sudah dibuat PB PON tapi harapannya kami adalah dilakukan pembahasan terhadap usulan dari seluruh kebutuhan yang sudah di list tersebut supaya kita diskusikan. Nanti pada saat pelaksanaan antara PB dan sub PB tidak saling menyalahkan,’’ jelasnya.
Menurut Ruslan Ramli, pelaksanaan PON di daerah harus memberikan dampak bagi masyarakat lokal. “Tapi untuk konsumsi saja katanya mau ditangani pusat. Jangan-jangan beras juga nanti dibawa dari Jakarta. Harapan kita, hal-hal seperti ini tidak terjadi,” tambahnya.
Mengenai berapa dana yang kan ditransfer untuk 6 cabang olahraga yang dilaksanakan di Merauke, Sekda Ruslan Ramli mengaku belum tahu. (ana/ulo/nat)
