CEPOSONLINE.COM - NABIRE — Menyikapi eskalasi politik nasional yang kian memanas dan dinilai berdampak pada kehidupan sosial serta pertumbuhan ekonomi, kelompok Cipayung Plus Papua Tengah bertemu Gubernur Papua Tengah bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) lainnya di Papua Tengah untuk menyampaikan beberapa poin sebagai pernyataan sikap.
Pertemuan dan dialog ini dipimpin oleh Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa didampingi Ketua DPR Papua Tengah, Delius Tabuni, Ketua MRP Papua Tengah, Agustinus Anggaibak dan Wakapolda Papua Tengah, Kombes Pol Muhajir juga dimoderatori oleh Kepala Kesbangpol Papua Tengah, Albertus Adii.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh jajaran pimpinan Forkopimda, Wakil Ketua II dan III DPR Papua Tengah, Perwakilan Cipayung Plus Papua Tengah dan pimpinan organisasi kepemudaan lainnya di Gedung Guest House Nabire, Papua Tengah, Senin, (1/9/2025).
Mewakili Cipayung plus Papua Tengah, Ketua GMKI Nabire, Firgo Jitmau saat membacakan pernyataan sikap mengatakan Cipayung Plus menilai gejolak politik yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan pemerintah pusat dan DPR RI yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Selain itu, tindakan aparat keamanan dalam merespons aksi massa juga dinilai tidak profesional hingga menimbulkan korban jiwa.
“Kami prihatin dengan situasi yang terjadi di negeri ini. Kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat serta tindakan represif aparat justru memperkeruh keadaan. Karena itu, kami menyampaikan sikap agar pemerintah pusat bisa mendengar dan berbenah,” ujar perwakilan Cipayung Plus Papua Tengah dalam pernyataan tertulisnya.
Dalam sikap resminya, Cipayung Plus Papua Tengah menegaskan sembilan poin tuntutan, yaitu:
