Fraksi Golkar menekankan pentingnya menekan defisit APBD 2024 dengan melakukan rasionalisasi pada pos-pos belanja yang cukup besar, sehingga tidak membebani APBD Induk Tahun 2025.
Hal senada disampaikan Fraksi Gerakan Perubahan Kesejahteraan Solidaritas Rakyat Indonesia Raya yang mendukung rasionalisasi belanja daerah, terutama pada pos belanja yang mempengaruhi defisit anggaran.
Sementara itu, Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa menyoroti perlunya memaksimalkan realisasi anggaran pendapatan maupun belanja daerah.
Baca Juga: Balada Perempuan dan Anak di Tempat Dulang Ilegal
Fraksi ini juga meminta pemerintah daerah untuk memprioritaskan pembayaran hutang pada pihak ketiga yang mencapai Rp243 miliar.
Pemerintah daerah merespon dengan menyatakan sepakat melakukan rasionalisasi belanja dan akan melihat kembali penganggaran belanja daerah guna meminimalisir dan lebih selektif terhadap belanja operasi, khususnya belanja barang dan jasa, serta lebih memaksimalkan belanja modal. (*)
