CEPOSONLINE.COM, BIAK – Kabupaten Biak Numfor meraih posisi pertama dalam Manajemen Corruption and Service Performance Barometer (MCSP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan APBD Sehat, yang tidak hanya seimbang antara pendapatan dan belanja, tetapi juga mengutamakan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra menyebut pencapaian ini sebagai bukti keberhasilan kolaborasi pimpinan OPD mewujudkan pengelolaan anggaran efisien dan efektif.
Dengan harapan posisi ini dapat dipertahankan hingga akhir tahun.
Markus menjelaskan bahwa keberhasilan ini berkat kerja keras dan komitmen dari pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang terlibat langsung dalam proses penginputan data dan pelaksanaan tugas-tugas terkait MCSP.
"Posisi pertama ini adalah hasil dari komitmen kuat yang telah dibangun di tingkat OPD.”
“Kami memastikan bahwa delapan OPD yang menjadi fokus intervensi di area ini bekerja dengan serius, menginput data yang diperlukan dengan baik, melalui Inspektorat daerah, " ungkap Bupati Markus.
Menurut Bupati, meskipun Biak Numfor berada di posisi pertama pada periode Oktober ini, kompetisi antar kabupaten/kota di Provinsi Papua tetap sangat ketat.
"MCSP ini bukan soal siapa yang terbaik, tetapi bagaimana kami sebagai pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen nyata untuk tata kelola yang baik dan pemerintahan yang transparan.”
“Kami berharap dapat mempertahankan posisi ini sampai 30 November mendatang," tambah Bupati Markus.
Salah satu fokus utama dalam MCSP, lanjut Bupati, adalah keselarasan antara pendapatan dan belanja daerah, yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan APBD yang sehat.
"Kita berharap bahwa APBD Sehat kita ini memang betul-betul APBD yang sehat.”
“Sehat dalam arti yang pertama hal prinsip antara pendapatan dan belanja harus berimbang, kemudian kita sudah mulai secara terus-menerus menaikkan angka defisit kita hingga nol.”
“Kami ingin memastikan bahwa APBD kami seimbang antara pendapatan dan belanja.”
“Jangan sampai kami memaksakan belanja yang lebih besar dari pendapatan yang realistis, karena ini bisa berdampak buruk pada kestabilan keuangan daerah," ujar Bupati Markus yang juga Eks Pj Bupati Sarmi dua tahun lalu itu.
Sementara itu, Plt. Inspektur Provinsi Papua, Dani Korwa, menegaskan bahwa MCSP adalah indikator penting untuk menilai komitmen pemerintah daerah dalam perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dani menjelaskan bahwa dalam MCSP, terdapat delapan unsur yang dinilai, termasuk penganggaran, manajemen ASN, dan pengelolaan barang milik daerah.
"MCSP Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa pemerintah daerah di sini benar-benar berkomitmen pada tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Dani.
Dani menambahkan, untuk memastikan komitmen ini tetap terjaga, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi melalui Sistem Pengendalian Intern (SPI), di mana hasil evaluasi ini melibatkan penilaian eksternal dan internal, termasuk LSM, akademisi, serta ASN sendiri.
"SPI adalah salah satu indikator yang akan memastikan apakah tata kelola yang dilakukan sudah sesuai dengan standar yang diharapkan," jelas Dani.
Dengan pencapaian ini, Kabupaten Biak Numfor tidak hanya mencatatkan prestasi di tingkat provinsi, tetapi juga menunjukkan contoh konkret bagi daerah lain tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Baik Bupati Markus maupun Inspektur Dani berharap bahwa keberhasilan ini bisa menjadi motivasi bagi kabupaten/kota lain untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan mereka. (*)
