Oleh karena itu menurutnya, perlu segera memutuskan hasil yang sudah ada tanpa harus menunda-nunda lagi. "Kami menolak ada PSU lagi,” tegasnya.
Dikatakan, hampir 2 tahun lamanya tak ada pembangunan berarti di Papua. Ia menilai, ini justru menciptakan kemunduran. Kesimpulannya yang dibutuhkan masyarakat adalah pembangunan, bukan PSU.
"Anggaran APBD itu untuk pembangunan dan kesejahteraan tapi semua terserap oleh PSU. Kita harus akui bahwa saat ini rakyat sedang susah, jangan lagi diperparah dengan sebuah proses yang membuat masyarakat menunggu, " bebernya.
Bahkan Ismail berani menyatakan jika saat ini Papua dalam kondisi gelap. "Hampir 2 tahun tanpa pemimpin gubernur definitif, Papua gelap sehingga kami meminta MK mempertimbangkan apa yang menjadi kesusahan rakyat Papua dan segera putuskan hasil PSU yang sudah ditetapkan oleh KPU Provinsi Papua,” tutupnya.
Poin lain yang disampaikan yakni akibat dari ulah para elit politik, rakyat dikorbankan kemudian uang rakyat terkuras untuk kepentingan atau urusan politik, penuh retorika, rekayasa politik dan rakyat diyakini sudah muak.
“Oleh karena itu, saat ini kami bersepakat dan bermufakat kepada MK segera memutuskan hasil PSU yang sudah ditetapkan oleh KPU Papua. Sekali lagi kami mohonkan MK segera selamatkan orang Papua dari segala kesusahan yang ada,” ujarnya.
Poin terakhir yakni demi kepentingan rakyat di Provinsi Papua, para tokoh menyerukan kepada kedua kandidat yang sedang berjibaku di MK untuk mengambil jalur kompromi politik dan segera menyudahi proses yang ada di MK.