CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Anggota Komite II DPD RI asal Papua Pegunungan, Matias Heluka meminta pemerintah harus bijak terkait pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Hal ini ia lontarkan saat penyampaian aspirasi di sidang paripurna yang digelar di Jakarta, Selasa (19/11/2024).
Adapun pada Sidang Paripurna ke-VIII masa sidang II Tahun 2024-2025 DPD RI, yang dipimpin Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin dari Provinsi Bengkulu, salah satu agendanya adalah menyampaikan laporan kegiatan masa reses 29 Oktober hingga 17 November 2024.
“Melalui sidang ini, kami sampaikan telah melaksanakan beberapa agenda prioritas utama berkaitan dengan Komite I tentang pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan Aparatur Sipil Negara (ASN),” ucap senator asal Papua Pegunungan, Matias Heluka melalui rilis yang diterima Cenderawasih Pos.
Lanjutnya, untuk Komite II terkait pangan, mineral dan batu bara. Komite III terkait sistem jaminan sosial (Jaminan Sosial Kecelakaan), kesehatan dan pendidikan serta Komite IV terkait perbankan dan APBN pada anggaran Pilkada 2024.
Dalam sidang itu, Matias Heluka menyampaikan isu-isu strategis lainnya yang berkembang di Papua Pegunungan.
Termasuk serapaan aspirasi oleh tiga Senator Papua Pegunungan lainnya Arianto Kogoya, Nelson Wenda dan Sopater Sam.
Adapun aspirasinya adalah berkaitan penolakan program transmigrasi di delapan Kabupaten Papua Pegunungan, amanat UU Otsus untuk kepentingan Orang Asli Papua (OAP), regulasi hak politik OAP, permasalahan lahan untuk lumbung pangan, kenaikan harga pokok menjelang Natal, kondisi RSUD yang tidak layak, kebutuhan dokter-dokter spesialis di Papua Pegunungan, peningkatan anggaran untuk dana desa dan peran BUMN untuk masyarakat daerah.
“Saya harap pemerintah lebih bijak dalam menerapkan programnya di Provinsi Papua Pegunungan,” ujarnya.
Baca Juga: Tingkatkan Pemahaman Koperasi, Pemprov Papua Tengah Gelar Pelatihan Perkoperasian
Sebab menurut Matias, sebagai provinsi baru perlu mempertimbangkan banyak aspek. Mulai dari aspek teknis, politik, hukum, sosial dan budaya setempat hingga keamanan.
“Ini tidak hanya bicara tentang transmigrasi, tapi ini adalah berkaitan dengan semua hal,” tegasnya.
