Menius juga mempertanyakan wewenang Timsel MRPP melakukan perubahan dari usulan yang telah diserahkan oleh timsel tingkat kabupaten.
Sebab, menurut Menius, sesuai juknisnya, kewenangan seleksi untuk Pokja Adat dan Perempuan ada di tingkat kabupaten, bukan provinsi.
"Timsel MRPP tidak menghargai apa yang kami telah tetapkan.”
“Timsel tingkat kabupaten sudah diberi kewenangan yang diatur dalam juknis dan Pergub, dan hasil yang kami usulkan telah mewakili setiap suku yang ada di Kabupaten Yahukimo.”
“Tapi kenapa justru hasil dari provinsi sudah melenceng jauh dari juknis dan perwakilannya lebih berat di salah satu wilayah yang ada di Yahukimo," tegasnya.
Baca Juga: Pimpinan Paguyuban, Forum Lintas Agama, MRP dan Kepolisian Serukan Kedamaian
Memang lanjut Menius, secara prosedur waktu kerja Timsel MRPP tingkat kabupaten telah berakhir sejak 30 Mei 2023, ketika daftar calon tetap untuk Pokja Adat dan Perempuan MRPP itu diserahkan.
"Juknisnya setelah nama usulan diterima, maka Timsel MRPP menindaklanjutinya dengan melakukan penetapan dan selanjutnya diusulkan ke Mendagri bukan diutak-atik lagi," tegasnya.
Untuk itu, pihaknya berharap Pemerintah pusat dalam hal ini Mendagri dapat meninjau kembali SK nama-nama Timsel, sebab tidak menutup kemungkinan SK tersebut akan bermasalah dan berujung pada tindakan hukum.
Sebelumnya, Timsel MRPP tingkat Kabupaten Yahukimo diketahui mengusulkan 9 nama calon MRPP Pokja Adat dan 6 nama MRPP Pokja Perempuan. (*)
