Mengelola Pelayanan Dasar dan Kolaborasi Mitra Internasional
Dalam konteks masyarakat Papua Pegunungan yang tersebar di pelosok kampung-kampung, akses ke pelayanan dasar menjadi sangat penting.
Sentuhan dasar dari Pemprov Papua Pegunungan adalah dengan melakukan dukungan pembiayaan pelayanan kesehatan melalui akses BPJS sekitar Rp 35 miliar dalam APBD 2024.
Hal ini mendukung pelayanan BPJS kepada penduduk Papua Pegunungan sekitar 1,3 juta orang yang telah berada dalam kerangka Universal Health Coverage (UHC). Untuk tahun 2025, Pemprov Papua Pegunungan akan mendukung pembiayaan kesehatan kepada BPJS sesuai kapasitas pembiayaan APBD Tahun 2025.
Demikian pula isu stunting dan kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian Pemprov Papua Pegunungan, khususnya di kantong-kantong stunting dan kemiskinan ekstrem. Juga dihadapkan dengan penanganan pengungsi asal Nduga yang tersebar di Jayawijaya, Lanni Jaya, Timika dan titik lainnya.
Saat ini, Pemprov Papua Pegunungan telah mempersiapkan langkah-langkah penanganan Nduga secara terpadu.
Sejalan dengan kebijakan nasional di aspek stunting, ditempuh kebijakan spesifik dan kebijakan sensitif lintas sektoral, lintas dinas dan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) terus dilakukan.
Dalam mendukung pelayanan dasar, dilakukan kolaborasi dengan sejumlah mitra internasional antara lain mitra pembangunan Amerika (USAID), mitra pembangunan Australia melalui kerangka Sinergis dan Kolaborasi untuk Akses Layanan Dasar (SKALA), pembangunan ekonomi hijau dari Kedutaan Inggris dimana Pemprob Papua Pegunungan meraih Planet Award dan mitra pembangunan New Zealand serta World Vision. Para mitra internasional ini telah mengunjungi Wamena dan kesepakatan kerja sama telah terjalin dengan Pemprov Papua Pegunungan.
Dalam semangat kolaborasi ini, Pemprov Papua Pegunungan telah menjalin kerja sama dengan lima provinsi lainnya di tanah Papua. Sebagai satu kesatuan ekonomi, sosial budaya dan konektivitas. Dalam pertemuan Asosiasi Gubernur se-Papua pada 20 April 2024 di Wamena juga telah menghasilkan deklarasi "Pesan Lembah Baliem untuk Percepatan Pembangunan Tanah Papua".
Semangat Optimistik di Lembaran 2025
Sepanjang 2024, Pemprov Papua Pegunungan menemukan adanya semangat perubahan sosial dan pentingnya pembukaan ruang-ruang suara dan peran partisipasi dari berbagai simpul-simpul sosial di masyarakat Pegunungan.
Hal ini merupakan modal sosial yang hadir dalam dua tahun terakhir di masa transisi DOB Papua Pegunungan guna memasuki tahun 2025. Tingkat adaptasi masyarakat atas perubahan pembangunan terlihat berbeda-beda di berbagai daerah di Papua Pegunungan.
Dengan tingkat pendidikan yang beragam dan keterbukaan arus informasi global. Tentu saja menemui masyarakat yang masih berjuang di pelosok kampung atas hak-hak dasar akses pelayanan dasar, maupun berbagai simpul sosial yang terbuka dalam menuntut peran yang lebih besar dalam setiap level pemerintahan, di setiap ruang politik lokal, dan di setiap ruang publik pembangunan.
Mengelola psikologi aspirasi masyarakat yang beragam merupakan situasi yang dihadapi di Papua Pegunungan. Karena itu, Pemprov Papua Pegunungan, perlu kesabaran dalam memastikan arah pembangunan di level kebijakan, di level menengah dan level masyarakat luas.
