Oleh : Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., MA,
JAKARTA— Dalam forum besar Rapat Koordinasi Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia, (26-29/10/2025), Sekretaris Daerah Kabupaten Tolikara, Dr. Yosua Noak Douw, S.Sos., M.Si., MA, menyuarakan langsung kondisi riil Provinsi Papua Pegunungan, wilayah yang dikenal paling menantang secara geografis namun kaya potensi.
_“Papua Pegunungan satu-satunya provinsi tanpa pelabuhan laut.”_
Pernyataan tegas ini membuka mata banyak peserta Rakor.
Ketiadaan pelabuhan laut membuat seluruh aktivitas distribusi logistik di Papua Pegunungan sepenuhnya bergantung pada transportasi udara, sehingga biaya hidup melambung dan inflasi daerah tinggi.
_“Kita tidak menolak aturan, tapi perlu keadilan yang kontekstual. Regulasi harus berpihak pada kondisi riil daerah, bukan sebaliknya,” ujar Sekda Tolikara._
*Dorongan Konkret ke Kementerian PUPR*
Sekda Tolikara juga merekomendasikan agar Kementerian PUPR bersama Balai Jalan Nasional memfokuskan perhatian pada pembangunan akses jalan darat strategis Nasional - Jayapura – Yalimo – Wamena.
Jalur ini disebut sebagai urat nadi konektivitas Papua Pegunungan, yang bisa mengurangi ketergantungan udara dan menjadi solusi nyata untuk menekan inflasi.
_“Proyek ini jangan berhenti di studi. Harus masuk dalam skema penyelesaian konkrit, dengan target dan peta jalan yang jelas,” tegasnya._
*Minta Diskresi Khusus Pemerintah Pusat*
Dalam forum tersebut, Sekda Tolikara juga mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberi kebijakan afirmatif (diskresi) bagi Papua Pegunungan yang menghadapi kondisi geografis dan administrasi sangat berat.
Dua hal utama yang disampaikan :
1. 3% Dana Desa untuk KopDes (Koperasi Desa) — diminta agar segera ada petunjuk teknis (juknis) khusus.
