CEPOSONLINE.COM,NABIRE – Dalam rangka menjaga ketersediaan stok barang dan stabilitas harga serta pengendalian inflasi menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru), Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah menggelar rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPAD) bersama distributor, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya.
Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, S.STP., MM saat memimpin Rapat koordinasi ini mengungkapkan, rapat ini digelar dalam rangka mengendalikan harga menjelang sembako di delapan kabupaten Provinsi Papua Tengah.
“Tim Pengendali Inflasi Daerah di Papua Tengah telah terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah No 26 Tahun 2023, salah satu tugasnya yakni untuk mengendalikan harga khususnya menjelang Natal dan Tahun Baru," ungkap Damanik saat memimpin rapat di Aula RRI Nabire, Senin (27/11).
Menurutnya, bulan depan setiap umat Nasrani memasuki perayaan agama dan juga semua pihak akan merayakan Tahun Baru. Kebiasaan pasar pada bulan Desember selaku terjadi lonjakan harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Karena itu, kita ingin menjaga stabilitas harga atau inflasi dari Papua Tengah. Pemerintah Daerah akan hadir untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan pokok barang, seperti beras, gula, telur, minyak goreng, daging dan bahan pokok lainnya, yang berpotensi mengalami kenaikan harga,” kata Damanik.
Dalam rapat bersama distributor dan stake holder ini, Pemerintah Papua Tengah membahas dua poin yakni membahas persiapan dan koordinasi dengan berbagai stakeholder dalam menghadapi tingginya permintaan dan potensi harga bahan-bahan pokok dan untuk mengoptimalkan kerja sama pemerintah, unsur keamanan dan stakeholder lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kenaikan inflasi guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau
“Kita tau persis ada dua komoditi yang perlu dibahas saat ini, pertama komoditi yang didatangkan dari luar Papua Tengah, mungkin selaku distributor selama ini sudah melaksanakan ini, lalu kedua bahan pokok yang merupakan pangan pokok lokal yang bisa didistribusi dari 8 kabupaten, terutama hasil pertanian di Kabupaten Nabire dan Mimika,” tutur Damanik.
Plh. Sekda ini menegaskan, Kabupaten Nabire selaku ibukota provinsi dan juga daerah penyangga harus mampu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengambil kebijakan terhadap harga barang, apabila mengalami kenaikan.
“Kami sangat mengharapkan sebuah data yang bisa kita pertanggungjawabkan, berapa rata-rata kebutuhan setiap bulan dan khususnya untuk Desember ini berapa data real pasokan barang atau stok,” katanya.
Lanjutnya, Kalau memang harga diluar sana sudah naik dan tiba disini juga naik, kami sangat mengharapkan bahan komoditi itu wajib dilaporkan kepada kami, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengintervensi.
Anwar Damanik menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi tidak harus menggelar pasar murah, melainkan dapat mengeluarkan anggaran dalam mengendalikan inflasi.
“Misalnya apabila minyak goreng per 1 bulan 1.000 liter tentunya di bulan Desember ini bisa mencapai 2.000 liter, nah ini perlu kita intervensi. Lalu kita juga perlu mengingat komoditi lokal seperti cabai, yang diproduksi petani kita, harus dihitung stoknya dan berapa kebutuhan yang diambil dari luar Papua Tengah, " Kata Damanik.
Ia berharap, aparat kemanan untuk membantu arus masuk barang khususnya ke daerah Dogiyai, Deiyai dan Paniai, yang bisa mendapat gangguan dari kelompok Masyarakat, seperti pemalangan.
Ia menambahkan, Pemerintah berharap pada Perayaan Natal dan Tahun baru tidak ada temuan harga barang mahal dan tidak bisa dijangkau masyarakat serta barang langkah atau ada uang tetapi masyarakat tidak bisa membeli.
