CEPOSONLINE.COM,WAMENA - Pemkab Jayawijaya memastikan bahwa pemekaran kampung dan distrik bukan kewenangan dari Bupati dan Wakil Bupati, namun merupakan kewenangan dari pemerintah pusat.
Oleh karena itu perlu untuk diperjuangkan bersama, baik masyarakat maupun pemerintah daerah.
Bupati Jayawijaya Atenius Murib, menyatakan permintaan untuk pemekaran distrik dan kampung, belum bisa dilakukan pemerintah daerah, sebab ini bukan kewenangan dari Pemkab Jayawijaya, namun lebih kepada pemerintah pusat, sehingga memang perlu untuk diperjuangkan bersama.
"Meskipun ini bukan kewenangan dari Pemda Jayawijaya tetapi kita akan tetap mengusulkan kepada pemerintah pusat terkait dengan pemekaran kampung dan distrik," ungkapnya saat panen ubi jalar di Kampung Hetuma Distrik Hubikosi, Jumat (5/9/2025).
Pemekaran kampung dan distrik, dipandang perlu dilakukan karena ada beberapa wilayah kampung dan distrik yang luas, contoh seperti Kampung Hetuma yang memiliki wilayah cukup luas mulai dari jembatan Pikhe, Pasar Jibama hingga di Polsek Wamena Kota.
"Kami rencana utuk Kabupaten Jayawijaya saat ini 40 Distrik menjadi 45 Distrik. Sebab sudah ada beberapa distrik yang wilayahnya cukup besar dan perlu untuk dimekarkan, dan itu sudah kita petakan," jelas Bupati Murib.
Kalau kewenangan memekarkan distrik dan kampung itu ada pada Bupati maka, hari ini juga dirinya selaku Bupati Jayawijaya bisa keluarkan SKnya. Namun semua prosesnya dari pusat sehingga memang belum bisa dilakukan saat ini, yang bisa dilakukan itu hanya sebatas usulan saja.
"Untuk masalah pemekaran distrik dan kampung ini saya tidak bisa berjanji, namun hanya bisa berjuang bersama untuk melakukan pemekaran itu," tutup mantan Dandim 1702/ Jayawijaya. (*)