CEPOSONLINE.COM, WAMENA- Pemkab Jayawijaya memastikan jika rencana pelaksanaan rekonsiliasi yang bakal dilakukan pada pada 31 Juli mendatang lahir dari aspirasi masyarakat bawah.
Wakil Bupati Jayawijaya, Ronny Elopere, menilai Ketua DPR Papua Pegunungan dan Ketua DPR Kabupaten Jayawijaya dinilai tidak berpihak kepada masyarakat dalam menyikapi berbagai kebijakan pemerintah, sebab keputusan yang diambil dari aspirasi masyarakat.
"Pernyataan kedua pimpinan lembaga legislatif tersebut tidak mencerminkan persoalan riil yang sedang dihadapi warga, melainkan sarat dengan kepentingan politik, setiap kebijakan pemerintah seharusnya didukung, apalagi jika itu merupakan hasil dari aspirasi masyarakat,”tegasnya di Wamena Sabtu (26/7/2025).
Ronny juga menyindir kinerja legislatif yang menurutnya belum membuahkan satu pun produk hukum yang benar-benar berdampak bagi rakyat. Ia menyebut bahwa selama ini DPR hanya sibuk mengkritik, namun belum memberikan kontribusi nyata dalam bentuk regulasi yang berpihak kepada masyarakat.
“Sampai hari ini saya belum melihat ada satu pun produk hukum yang dihasilkan baik oleh DPR Provinsi maupun DPRK Kabupaten Jayawijaya yang benar-benar membela hak-hak masyarakat. Tapi mereka justru sibuk menyerang kebijakan yang lahir dari keluhan rakyat sendiri,”bebernya
Pernyataan sejumlah anggota dewan tidak didasari oleh riset atau investigasi mendalam, Kebijakan yang ambil dalam 100 hari kerja seperti patroli miras, pengiriman anak jalanan ke sekolah, rekonsiliasi konflik dan sosial, Polisi Baliem untuk menjawab persoalan keamanan, semuanya lahir dari masukan tokoh adat, gereja, perempuan, pemuda, dan masyarakat sipil.
"Ini bukan kebijakan pribadi, semua langkah tersebut dilahirkan dari aspirasi dan masukan dari bawah yang dijalankan oleh pemerintah daerah,"kata Ronny Elopere. (*)