CEPOSONLINE.COM, WAMENA - Usai dikukuhkan, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Provinsi Papua Pegunungan bakal mulai melakukan rapat koordinasi (Rakor) bersama dengan KPA di tingkat kabupaten guna menghimpun data HIV-AIDS 8 kabupaten serta menghidupkan kembali organisasi tersebut di beberapa kabupaten yang sampai saat ini kepengurusannya tidak berjalan.
Ketua KPA Provinsi Papua Pegunungan, Yomi Kogoya mengakui jika hari ini adalah pengukuhan dari KPA Provinsi Papua Pegunungan yang mana SK itu telah ditetapkan September tahun 2023, namun belum kukuhkan. Sehingga hari ini baru bisa dilaksanakan agar pengurus mulai bergerak melakukan penekanan terhadap HIV-AIDS di 8 kabupaten.
"Kita akan melakukan Rakor dengan KPA 8 kabupaten, untuk melihat KPA mana saja yang sudah berjalan. Disisi lain kami juga akan melibatkan LSM , akademisi, tokoh agama, LMA dan OPD terkait untuk mencari solusi penanganan HIV-AIDS,"ungkapnya Senin (3/6) kemarin.
Yomi mengingatkan kepada seluruh pengurus KPA Provinsi Papua Pegunungan bahwa ini adalah pekerja kemanusiaan, dan wilayah kerja yang luas di 8 kabupaten. Sehingga diharapkan kepada pengurus KPA bisa bekerja maksimal karena angka HIV-AIDS di Papua Pegunungan masih tinggi hingga mencapai 1.104 kasus
"Ada 700 lebih ODHA yang telah meninggal dunia. Tentu ini masalah serius, kalau kita hanya fokus kepada pembangunan namun tidak kepada manusia, pertanyaannya siapa yang akan menikmati pembangunan ini,"katanya.
HIV-AIDS tidak memandang apakah itu pejabat atau masyarakat, OAP atau non OAP. Semua bisa terkena virus ini apabila prilakunya beresiko, sehingga target KPA Provinsi Papua Pegunungan 2030 harus mengeliminasi HIV-AIDS dari Provinsi Papua Pegunungan.
"Untuk mewujudkan itu, kepercayaan yang diberikan kepada kami bakal diemban dengan baik dan terus melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga lain untuk bekerja menurunkan angka HIV-AIDS bersama -sama," tutup Ketua Fraksi Demokrat DPRD Jayawijaya. (*)