Kata Daniel, pemerintah daerah harus benar-benar melihat skala prioritas, serta arah dari efisiensi ini.
Sementara itu, Niko Kho, anggota DPRK Biak Numfor, menolak pemotongan dana Otsus dan honor anggota dewan, serta pegawai di Sekretariat DPRK Biak Numfor.
“DPRK bukan perangkat daerah, jadi jangan serta-merta dipukul rata. Jangan potong dana yang jadi hak rakyat asli Papua,” katanya.
Adapun bidang pendidikan juga terdampak efisiensi anggaran yang dimaksud.
Hal ini dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Biak Numfor, Kamaruddin.
Kamarudin mengungkapkan bahwa salah satu sektor yang terdampak langsung adalah program renovasi sekolah, yang sebelumnya telah direncanakan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
"Efisiensi anggaran dari pusat ini memang membuat tidak ada alokasi dari DAK tahun ini untuk renovasi sekolah," ujar Kamaruddin saat ditemui sewaktu Open House Idul Fitri di Kediamannya, Selasa (2/4).
Ia menyebutkan bahwa banyak sekolah di Biak, terutama di wilayah pesisir dan kepulauan, sebenarnya telah mengusulkan renovasi, baik ringan, sedang, maupun berat.
Namun, dengan adanya penyesuaian anggaran, realisasi terhadap usulan tersebut harus tertunda.
Meski begitu, Kamaruddin menegaskan pihaknya tetap berupaya mengusahakan solusi di tengah keterbatasan anggaran.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan mengupayakan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025 untuk melakukan renovasi berat terhadap salah satu sekolah dasar di Distrik Kepulauan Aimando dan Padaido.
"Kondisinya sudah sangat mendesak, dan kami anggap ini perlu segera dilakukan," jelasnya.
Kamaruddin juga menyatakan dukungannya terhadap program-program strategis nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis dan program lainnya di dunia pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.
Ia berharap di tahun anggaran berikutnya, perhatian terhadap kondisi sekolah di daerah-daerah pelosok, khususnya di wilayah kepulauan, dapat lebih diperkuat melalui pengalokasian anggaran yang lebih memadai.
"Kami akan terus bersinergi dan mendukung program pemerintah pusat, namun kami juga berharap agar kondisi infrastruktur pendidikan, khususnya di wilayah terpencil, tetap menjadi prioritas bersama," pungkas Kamaruddin. (*)
