• Minggu, 21 Desember 2025

Gandeng Investor Tiongkok, Pemkab Biak Numfor Target Peningkatan Ekspor dan Serapan Tenaga Kerja OAP

Photo Author
- Selasa, 7 Oktober 2025 | 16:11 WIB
Presiden Direksi PT Hai Ding Fa Perusahaan asal Tiongkok saat disambut di Bandara Biak, oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Selasa 7 Oktober 2025. (Cenderawasih Pos/Ismail)
Presiden Direksi PT Hai Ding Fa Perusahaan asal Tiongkok saat disambut di Bandara Biak, oleh Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Selasa 7 Oktober 2025. (Cenderawasih Pos/Ismail)

CEPOSONLINE.COM, BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menyambut kedatangan rombongan investor asal Tiongkok, termasuk manajemen perusahaan Hi Ding Fa, yang akan berada di Biak sekitar sepekan untuk mematangkan kerja sama sektor pengolahan ikan dan pariwisata bahari.

Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menegaskan kunjungan ini bukan sekadar penjajakan, melainkan kelanjutan investasi awal yang sudah berjalan di bidang perikanan dengan orientasi ekspor.

“Ini sukacita bagi kami di Biak Numfor.”

“Peluang investasi terbuka di perikanan dan pariwisata.”

“Kami memberikan dukungan penuh, terutama untuk menyiapkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat Biak, khususnya OAP,” ujar Bupati Markus Mansnembra, Selasa (7/10) didampingi para Investor dan juga jajaran instansi teknis terkait.

Pemda menilai kehadiran Hi Ding Fa bersama pimpinan puncak perusahaan menjadi sinyal kuat bahwa rencana kerja akan dikunci di lapangan, mulai dari pembesaran kapasitas pengolahan hilirisasi pengolahan Ikan di Biak, pemenuhan standar mutu ekspor, hingga penataan dan pengolahan asal.

Agenda besar yang didorong adalah hilirisasi.

Kata Bupati Markus, selama ini banyak kapal beroperasi di WPP 717, tetapi nilai tambah justru lari ke luar daerah karena hasil tangkap dibawa ke Bitung untuk diolah.

Biak ingin memastikan rantai nilai tangkap, olah, dan distribusi terjadi di wilayahnya Biak, yang juga mencakup wilayah tangkap tersebut.

“Kalau hanya tangkap, lapangan kerja tercipta di tempat lain. Karena itu kita kejar investasi pengolahan,” tegas Bupati.

Aspek ketenagakerjaan ditempatkan sebagai prioritas.

Pemda menekankan affirmative action untuk Orang Asli Papua, mulai dari kuota serapan, program pelatihan vokasi, hingga peluang jabatan teknis.

Tujuannya agar investasi menjadi mesin kesejahteraan yang inklusif bagi masyarakat lokal. Pada saat yang sama, target menengah diarahkan pada pembukaan jalur ekspor langsung komoditas perikanan dari Biak ke pasar Tiongkok.

Rencana ini memerlukan dukungan regulasi, fasilitas kepabeanan yang adaptif, serta rute kargo terjadwal.

Pemerintah daerah menjadikan pengalaman Manado sebagai pembanding.

“Kalau Manado bisa, kenapa Biak tidak? Kita butuh kebijakan pusat yang melihat kebutuhan wilayah timur,” kata Bupati.

Strategi pertumbuhan disusun dengan mengawinkan perikanan dan pariwisata bahari.

Ketika trafik kargo meningkat dan biaya logistik menurun, konektivitas ikut membaik dan pada gilirannya memicu kunjungan wisata ke destinasi bahari Biak, seperti Kepulauan Padaido–Aimando.

Pemda menyiapkan konsep pengalaman sea-to-table: wisatawan menikmati produk laut Biak sembari berwisata diving dan snorkeling, mengikuti tur budaya, serta mencicipi kuliner pesisir—sebuah pendekatan yang diharapkan meningkatkan lama tinggal dan belanja wisata.

Bupati menyampaikan pesan khusus kepada pemerintah pusat mengenai tata kelola WPP 717.

Ia menilai perizinan penangkapan yang dikeluarkan pusat harus memastikan dampak langsung bagi daerah tangkap.

Tanpa itu, kapal hanya akan singgah untuk menangkap, mengolah di tempat lain, dan lapangan kerja tercipta di luar Biak.

“Izin memang dari pusat, tapi dampaknya harus dirasakan masyarakat lokal.

Ini harus digarisbawahi,” tutur Bupati Markus bergetar.


Dari sisi infrastruktur, tahap awal pemanfaatan cold storage Dinas Perikanan di Fandoi yang telah terpakai hingga 200 ton menjadi landasan operasional. Ke depan, kebutuhan peningkatan kapasitas, pengelolaan akan diselenggarakan di lokasi ini.

Selain itu kata Bupati Markus, dampak sosial-ekonomi terhadap nelayan kecil ikut diperhitungkan. Pemerintah daerah menekankan kemitraan pembelian dengan harga yang adil, penyediaan rumpon, dukungan BBM dan alat tangkap, serta akses pembiayaan.

Dengan begitu, rantai pasok lokal menjadi lebih stabil dan berkeadilan.
Pada ranah keberlanjutan, rencana peningkatan ekspor disertai komitmen pencegahan penangkapan ikan ilegal dan tak terlaporkan, pengawasan kuota, dan adopsi sertifikasi lestari agar pemanfaatan sumber daya tidak mengorbankan ekosistem.

Rencana pendirian pabrik pengalengan di Biak diperkirakan akan memantik lonjakan serapan kerja dan efek berganda ke sektor transportasi, kemasan, hingga jasa pendukung.

Fokus komoditas seperti tuna dan cakalang akan disesuaikan dengan potensi WPP 717 dan kebutuhan pasar Tiongkok.

Sejalan dengan penguatan logistik, pariwisata bahari didorong untuk “menumpang” arus ekspor melalui pengemasan paket-paket wisata yang terintegrasi dengan narasi produk laut Biak.

“Kami menargetkan ekspor langsung Biak–China dan sinergi dengan pariwisata bahari. Kalau Manado bisa, Biak juga bisa—dengan dukungan regulasi yang tepat,” pungkas Bupati.

Dengan investasi lanjutan di pengolahan ikan, rencana ekspor langsung ke Tiongkok, serta pengembangan pariwisata bahari, Biak menatap babak baru transformasi ekonomi.

Kunci sukses terletak pada sinkronisasi kebijakan pusat–daerah, kesiapan infrastruktur rantai dingin, dan model investasi yang adil sekaligus berkelanjutan bagi nelayan dan masyarakat lokal. (*)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Editor: Gratianus Silas

Tags

Rekomendasi

Terkini

Hendra Wijaya Resmi Jabat Kajari Biak Numfor

Kamis, 30 Oktober 2025 | 10:04 WIB
X