CEPOSONLINE.COM, BIAK — Pemerintah Kabupaten Biak Numfor menegaskan perlunya dukungan nyata dan penyesuaian regulasi dari Pemerintah Pusat agar investasi pengolahan ikan dan pengembangan pariwisata bahari di Biak segera masuk fase eksekusi.
Dorongan ini disampaikan Bupati Biak Numfor, Markus Mansnembra, menyusul kedatangan rombongan investor asal Tiongkok, termasuk manajemen perusahaan Hi Ding Fa, yang melanjutkan investasi awal di sektor perikanan dengan orientasi ekspor.
Bupati menilai, kunci keberhasilan Biak keluar dari pola “tangkap-lalu-kirim” terletak pada afirmasi kebijakan pusat yang memungkinkan hilirisasi di lokasi tangkap.
“Izin penangkapan di WPP 717 memang dikeluarkan pusat, tetapi dampaknya harus langsung dirasakan masyarakat daerah.”
“Tanpa kebijakan yang berpihak, kapal hanya datang menangkap, pengolahannya terjadi di tempat lain, dan lapangan kerja lahir di luar Biak,” ujar Bupati Biak Markus Mansnembra, ditemui media Selasa (7/10).
Ia meminta pemerintah pusat menyiapkan paket kebijakan yang menyentuh seluruh mata rantai produksi, mulai dari kemudahan perizinan pengolahan dan sinkronisasi tata niaga, hingga dukungan kepabeanan, karantina, dan slot kargo berjadwal agar ekspor langsung Biak–China bisa terwujud.
“Kalau Manado bisa, kenapa Biak tidak bisa? Kami butuh regulasi yang melihat kebutuhan wilayah timur Indonesia, khususnya Papua,” tegasnya.
Sejalan dengan itu, Pemda Biak menggarisbawahi pentingnya insentif fiskal dan kemudahan layanan terpadu untuk mempercepat realisasi pabrik pengolahan.
Langkah awal operasional memanfaatkan cold storage Dinas Perikanan di Fandom yang telah digunakan hingga 200 ton, namun peningkatan kapasitas dan jaminan pasokan energi–air tetap membutuhkan dukungan kebijakan lintas kementerian agar standar HACCP dan traceability terpenuhi.
Bupati menekankan bahwa afirmasi pusat juga harus memandatkan serapan tenaga kerja lokal—terutama Orang Asli Papua (OAP)—melalui skema kuota, pelatihan vokasi, dan alih teknologi.
“Begitu pengolahan berjalan di Biak, otomatis penyerapan kerja meningkat dan nilai tambah tinggal di sini,” katanya.
Direktur Biak Ocean Seafood, Yunus Saflembolo, menyatakan pihaknya siap menyinergikan langkah dengan Pemda dan investor. “Fokus kami menyatukan visi dengan pemerintah daerah: mengolah di Biak, memperkuat rantai dingin, dan membuka akses ekspor.
Dukungan regulasi pusat akan mempercepat semuanya,” ucapnya.
Pemda juga mendorong desain kebijakan yang mengawinkan perikanan dan pariwisata bahari.
Dengan ekspor langsung, trafik logistik akan meningkat dan konektivitas membaik—menciptakan efek berantai bagi kunjungan wisata ke Kepulauan Padaido–Aimando dan destinasi bahari lain.
“Dua sektor ini bisa berjalan berdampingan. Ketika ekspor dan transportasi terintegrasi, Biak menjadi lebih menarik bagi investor dan wisatawan,” kata Bupati.
Pada akhirnya, Biak menginginkan peta jalan afirmatif dari pusat yang mencakup penataan izin WPP 717 agar manfaatnya terkunci di daerah tangkap; fast track perizinan pengolahan; fasilitas kepabeanan–karantina untuk ekspor langsung; penetapan rute/slot kargo kargo dingin yang reguler; serta insentif fiskal untuk investasi yang menyerap OAP dan memenuhi standar keberlanjutan. “Dengan dukungan regulasi yang tepat, Biak siap menjadi hub perikanan dan wisata bahari di Pasifik barat,” tutup Bupati Markus. (*)
