CEPOSONLINE.COM, NABIRE – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menyoroti situasi kemanusiaan di Papua dalam aksi damai yang digelar di halaman Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah, Senin (3/8/2026).
Dalam aksi tersebut, Gerson Pigai membacakan pernyataan sikap politik yang berisi pandangan serta tuntutan terkait penyelesaian konflik di Papua sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada anggota MRP Papua Tengah yang menerima aspirasi mereka.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan oleh salah satu aktifis KNPB, Gerson Pigai di hadapan massa aksi. Setelah pembacaan selesai, Pernyataan sikap itu kemudian diserahkan kepada anggota MRP Papua Tengah yang hadir menerima massa aksi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada lembaga representatif masyarakat adat di Papua Tengah.
Dalam pembacaan pernyataan sikap, Gerson mengatakan kondisi kemanusiaan di Papua perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Karena itu, KNPB meminta adanya akses yang lebih luas bagi lembaga-lembaga kemanusiaan internasional untuk dapat menjalankan misi kemanusiaan di Papua.
“Kami menyerukan atas nama kemanusiaan di Papua Barat kepada organisasi kemanusiaan internasional, seperti International Committee of the Red Cross (ICRC) dan organisasi lainnya untuk mendesak Indonesia membuka akses dan juga menjamin kebebasan bergerak bagi bantuan kemanusiaan ke Papua Barat,” kata Gerson saat membacakan pernyataan sikap.
Selain menyoroti isu kemanusiaan, pernyataan sikap itu juga memuat pandangan KNPB mengenai sejarah politik Papua, pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, serta berbagai persoalan yang mereka nilai berkaitan dengan hak asasi manusia, konflik bersenjata, pengungsian warga sipil, keberadaan aparat keamanan, hingga persoalan lingkungan hidup di Papua.
Melalui dokumen tersebut, KNPB juga menyampaikan sembilan poin tuntutan kepada Pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan komunitas internasional. Di antaranya meminta peninjauan kembali sejumlah resolusi PBB yang berkaitan dengan Papua, membuka akses bagi lembaga kemanusiaan internasional, serta mendorong penyelesaian konflik melalui mekanisme damai.
Menurut KNPB, penyelesaian konflik harus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dengan melibatkan seluruh pihak yang bertikai.
“Kami rakyat Papua menyerukan kepada Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini pihak TNI–Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), segera mencari solusi penyelesaian akar konflik di Papua Barat demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan agar mendapat solusi yang damai dan demokratis,” ujarnya.
Gerson mengajak masyarakat Papua untuk tetap menjaga persatuan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi.
“Segera hentikan stigma perpecahan antara orang Papua yang dibangun oleh Pemerintah Indonesia bahwa ini orang gunung, lembah, pesisir, peranakan atau pendatang. Kami tetap satu sebagai bangsa Papua dari satu rahim yaitu Mama Papua. Boleh banyak provinsi dan kabupaten, tetapi kami tetap satu yaitu Papua,” tegas Pigai. (*)
Editor : Agung Trihandono