Jumlah Pegawai  Jauh Melebihi Kebutuhan Ideal, APBD Pemprov Papua Jadi Tidak Sehat 

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA–Jumlah pegawai di lingkungan Pemprov Papua saat jauh melebihi kebutuhan ideal. Hal ini berdampak terhadap anggaran APBD yang 'tidak sehat'.

Anggaran yang seharusnya lebih banyak untuk kegiatan pembangunan justru banyak terserap untuk membayar gaji pegawai.

Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai menyebut 
jumlah ASN Pemprov Papua saat ini mencapai sekitar 8.600 orang, sedangkan kebutuhan ideal diperkirakan hanya berkisar 5.000 hingga 6.000 pegawai.

 Kondisi itu menyebabkan belanja pegawai, termasuk pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), menjadi sangat besar dan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Oleh karena itu, pihak DPRP mendukung wacana redistribusi atau pengalihan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Papua ke kementerian dan instansi vertikal.

 Langkah yang diinisiasi Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, itu dinilai sebagai solusi untuk menekan beban belanja pegawai yang selama ini membengkak di tengah kondisi fiskal daerah.

Ketua DPR Papua, Denny Henrry Bonai, mengatakan kebijakan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung karena jumlah ASN di lingkungan Pemprov Papua saat ini dinilai sudah melebihi kebutuhan riil organisasi.

"Kalau ada beberapa pegawai yang nantinya dialihkan ke kementerian, saya sangat mendukung kebijakan gubernur. Kita tahu belanja pegawai kita sangat besar. Ini langkah yang baik untuk mengurangi beban tersebut," kata Bonai kepada wartawan, Sabtu (1/8)

Ia menjelaskan, seiring terbentuknya sejumlah kementerian baru di tingkat pusat, terdapat peluang bagi ASN Papua yang memenuhi persyaratan untuk mengisi formasi pada kementerian maupun instansi vertikal tersebut. Salah satunya adalah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang kini berdiri sebagai kementerian tersendiri.

Menurut Bonai, peluang tersebut sebaiknya dimanfaatkan agar putra-putri Papua dapat mengisi kebutuhan pegawai di instansi vertikal, dibandingkan seluruh formasi diisi oleh ASN dari luar daerah.