Pemprov Papua Selatan Dorong KAPP Jadi Mitra Strategis Pemberdayaan Pengusaha OAP
CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mendorong Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Provinsi Papua Selatan menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP), khususnya melalui pemanfaatan peluang usaha yang didukung dana Otonomi Khusus (Otsus).
Asisten I Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo pada pelantikan pengurus KAPP Papua Selatan, mengatakan, terbentuknya kepengurusan KAPP merupakan anugerah sekaligus amanah untuk ikut membangun daerah otonom baru tersebut.
"Provinsi Papua Selatan merupakan provinsi baru yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022. Walaupun masih baru, tugas pelayanan pemerintahan dan pembangunan harus terus berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Joko Guritno.
Pelantikan dilakukan Ketua Umum Kamar Adat Pusat Gotlif Betler Baransano dengan melantik Saverius Samkakai sebagai Ketua KAPP Papua Selatan.
Atas nama Gubernur Papua Selatan, Joko Guritno mengapresiasi Ketua Umum LAPP yang telah melantik pengurus provinsi dan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan para pengusaha Orang Asli Papua.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membina seluruh masyarakat di Papua Selatan, termasuk mendorong kemajuan pengusaha Orang Asli Papua agar mampu berkembang dan berdaya saing.
Ia mengajak seluruh pengurus KAPP untuk menjaga persatuan serta menyampaikan aspirasi melalui mekanisme organisasi, bukan secara individual.
"Gunakan organisasi ini sebagai wadah resmi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Dengan begitu, komunikasi akan lebih terarah dan solusi yang dihasilkan lebih efektif," katanya.
Ia menjelaskan bahwa Provinsi Papua Selatan yang terdiri atas Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat, dan Boven Digoel menerima alokasi Dana Otonomi Khusus yang dikelola baik oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Karena itu, pengusaha Orang Asli Papua diharapkan dapat mengambil bagian dalam berbagai program pemberdayaan yang dibiayai melalui dana tersebut.
Pemerintah juga mendorong KAPP menjalin nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama dengan pemerintah daerah agar pengusaha Orang Asli Papua memperoleh ruang yang lebih jelas dalam pelaksanaan program pembangunan.
