Sebut Papua di Ambang Kepunahan, Massa KNPB Kibarkan Bendera 'SOS' dan 'LAWAN' dalam Aksi Demonstrasi
CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Gelombang protes kembali memadati ruas jalan di Jayapura pada Senin (3/8/2026), saat massa dari Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menggelar aksi unjuk rasa terbuka. Mereka memprotes situasi keamanan serta dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terus berulang di Tanah Papua.
Pantauan di lokasi menunjukkan barisan massa membentangkan berbagai Atribut dan poster protes. Selain bendera merah berukuran besar bertuliskan "LAWAN", massa KNPB juga mengibarkan bendera merah bertuliskan "SOS" (Save Our Souls).
Pengibaran bendera SOS tersebut ditegaskan sebagai simbol seruan darurat kemanusiaan atas kondisi yang tengah dialami masyarakat Papua saat ini.
Di tengah riuhnya suasana aksi, para orator secara bergantian naik untuk menyampaikan orasi politik dan kemanusiaan. Dengan kepalan tangan terangkat ke udara, salah satu orator menyoroti kekhawatiran mendalam atas keberlangsungan hidup rakyat Papua di tengah konflik yang tak kunjung usai.
"Papua saat ini sedang berada di ambang kepunahannya," pekik sang orator, Philipus Robaha di hadapan ratusan peserta aksi yang duduk dan berdiri memadati Jalan Raya Perumnas lll, Waena distrik Heram.
Di saat yang sama Philipus juga mengkritik keras pengerahan dan pendekatan militeristis yang dinilai berdampak buruk bagi kehidupan warga sipil.
Dalam orasinya, ia menekankan hak dasar manusia atas kehidupan yang bebas dari ketakutan.
"Kedaulatan manusia itu ada di tangan Tuhan, bukan di tangan militer!" tegasnya yang disambut seruan setuju dari massa aksi.
Aksi ini juga diwarnai dengan berbagai ornamen protes yang memvisualisasikan tuntutan mereka. Sejumlah demonstran tampak memegang replika salib kayu bertuliskan "Papua Darurat Militer".
Selain itu, beberapa peserta aksi membentangkan papan karton dan spanduk berisi, Foto-foto dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap warga sipil.
Poster bertuliskan tuntutan penuntasan kasus-kasus kekerasan. Pesan-pesan kritis mengenai perlindungan hak hidup dan tanah adat masyarakat Papua.
