Sama- sama Demo di Lingkaran Abepura, ​KNPB Pertanyakan Perbedaan Perlakuan Aparat Terhadap Pemuda Adat  Kota Jayapura, Ada Apa?

CEPOSONLINE.COM, JAYAPURA - Suasana di kawasan Lingkaran Abepura, tepatnya di sekitar Tugu Pendidikan, Kota Jayapura, mendadak memanas setelah dua kelompok massa menggelar aksi demonstrasi dalam waktu dan lokasi yang berdekatan. 

Dua kelompok yang beraksi tersebut di lingkaran Abepura yakni dari kelompok Pemuda Adat  Kota Jayapura yang dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Atas peristiwa tersebut, KNPB secara tegas menyoroti dan mempertanyakan perbedaan sikap serta perlakuan pihak keamanan terhadap aksi yang mereka gelar dibandingkan dengan aksi yang dilakukan oleh kelompok Pemuda Adat Kota Jayapura.

​Sorotan tersebut mengemuka saat massa KNPB menggelar orasi politiknya. Pihak KNPB menilai ada indikasi penanganan yang tidak setara dan cenderung tebang pilih dari aparat pengamanan di lapangan terhadap dinamika menyampaikan pendapat di muka umum.

​Dua orator aksi KNPB, Mona dan Weko, secara bergantian menyampaikan kekecewaan mereka di atas mimbar bebas di kawasan Tugu Pendidikan. 

Dalam orasi berapi-api di hadapan massa pendukungnya, keduanya mempertanyakan mengapa kelompok Pemuda Adat Kota Jayapura diizinkan menggelar aksi pada saat yang bersamaan di titik yang berdekatan.

​"Kami mempertanyakan perlakuan yang kami terima hari ini. Mengapa ada perbedaan sikap dari aparat terhadap aksi KNPB dibandingkan dengan aksi teman-teman dari Pemuda Adat Kota Jayapura?" ujar Mona dalam orasinya di Lingkaran Abepura.

​Hal senada juga ditegaskan oleh Weko. Ia merasa aneh dan heran dengan kehadiran kelompok lain yang bertepatan dengan jadwal aksi yang telah direncanakan oleh pihaknya.

​"Kehadiran kubu lain di waktu dan tempat yang sama ini tentu menimbulkan pertanyakan besar bagi kami. Ada apa dengan skenario ini? Mengapa ruang demokrasi kami dibatasi dan dijaga ketat, sementara kelompok lain mendapatkan perlakuan yang jauh berbeda?" tegas Weko saat berorasi.

​Kedua orator tersebut menegaskan bahwa hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang, sehingga perlakuan diskriminatif terhadap kelompok masyarakat tertentu seharusnya tidak boleh terjadi.