Pemprov Papua Selatan Larang Kendaraan Plat Nomor Luar dan Dinas Gunakan BBM Subsidi

CEPOSONLINE.COM, MERAUKE – Pemerintah Provinsi Papua Selatan mulai memberlakukan kebijakan pembatasan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi bagi kendaraan bermotor berpelat nomor luar Papua Raya.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Selatan Nomor 500.10.8.1/37/VII/2026 tentang kendaraan yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM subsidi jenis Bio Solar dan Pertalite.
Surat edaran yang ditandatangani Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo, pada 7 Juli 2026 itu menegaskan bahwa kendaraan bermotor dengan pelat nomor dari luar wilayah Papua Raya tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi atau BBM penugasan pemerintah.
Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang berhak memperoleh BBM subsidi adalah kendaraan perorangan maupun kendaraan umum angkutan orang dan barang yang menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) berwarna dasar hitam, kuning, atau putih dengan kode wilayah PS.
Selain itu, kendaraan dengan kode pelat PT, PA, PY, PG, dan PB masih diperbolehkan menggunakan BBM subsidi hingga masa berlaku STNK berakhir, sepanjang kendaraan tersebut laik jalan dan pajak kendaraan masih berlaku.
Selain kendaraan berpelat luar Papua Raya, pemerintah juga melarang penggunaan BBM subsidi bagi kendaraan dinas atau kendaraan yang disewa oleh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, serta TNI dan Polri.
Pengecualian diberikan bagi kendaraan pelayanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, dan kendaraan pengangkut sampah.
Surat edaran tersebut juga mengatur bahwa kendaraan dengan jumlah roda lebih dari enam yang digunakan untuk mengangkut hasil perkebunan dan kehutanan, baik dalam kondisi bermuatan maupun kosong, tidak diperbolehkan menggunakan BBM subsidi.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Papua Selatan melarang praktik pembelian, penjualan, ekspor, maupun impor BBM subsidi oleh pengecer di luar penyalur resmi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Manager SPBU Ahmad Yani Merauke, Amir, mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran tersebut dan mulai memberlakukan kebijakan itu sejak Senin (3/8/2026).



