CEPOSONLINE.COM, MERAUKE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan menggelar konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 guna menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Konsultasi publik dalam rangka penyusunan RKPD tahun 2027 itu dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) provinsi Papua Selatan dengan tema percepatan dan pemerataan akses serta kualitas layanan dasar serta pemberdayaan ekonomi lokal berbasis adat, di Bell Hotel Merauke, Selasa (7/4/2026) .
Asisten I Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Joko Guritno mewakili Gubernur Apolo Safanpo mengatakan, RKPD merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menyelaraskan arah kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten.
Guritno mengatakan konsultasi publik RKPD tahun 2027 penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Hal mendasar yang menjadi fokus dalam kegiatan ini pertama, penyelarasan kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua, evaluasi kinerja RKPD Tahun 2025, ketiga penetapan indikator utama pembangunan daerah. Keempat, sinkronisasi aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
‘’Proses sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan merupakan tantangan sekaligus kebutuhan penting dalam memastikan keterpaduan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten,’’ katanya.
Melalui forum itu, Joko Guritno berharap dapat menghasilkan kesepakatan bersama terkait prioritas pembangunan daerah yang tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Joko Guritno juga menekankan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah provinsi dan kabupaten, mengingat Papua Selatan sebagai provinsi baru, pastinya banyak tantangan dan peluang dalam mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan memanfaatkan forum ini secara maksimal dengan menyampaikan usulan, masukan, serta kondisi faktual yang terjadi di masyarakat. Setiap program dan kebijakan yang dirumuskan tak hanya menjadi dokumen tertulis, tetapi benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat nyata.
Pada kesempatan tersebut, Jokop Guritno membuka ruang kepada peserta untuk menyampaikan aspirasi dan permasalahan yang dihadapi di lapangan.
Aspirasi dan permasalahan yang disampaikan hasil dari konsultasi publik ini dan dapat menjadi dasar kebijakan pembangunan yang solutif, terukur, dan berkelanjutan.
Konsultasi RKPD 2027 ini tidak hanya dihadiri Bappeda dari 4 kabupaten tapi juga anggota DPRP Papua Selatan dan staf, pimpinan OPD Lingkup Pemprov Papua Selatan, dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI yakni Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah. (*)
Editor : Abdel Gamel Naser